Inflasi Masih Tinggi, Surplus Dagang RI Diprediksi Menyempit pada September
PerbesarInflasi Indonesia pada Oktober 2026 diperkirakan sedikit melandai. Namun, tekanan harga pangan masih tinggi di tengah risiko El Nino dan pelemahan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 juga diproyeksikan menyusut karena pertumbuhan impor lebih cepat dibandingkan ekspor.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 mencapai 3,19 persen secara tahunan (year on year/yoy), turun dari 3,28 persen pada September 2026.
Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi juga diperkirakan melambat menjadi 0,19 persen dari 0,30 persen pada bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya harga emas serta masih terkendalinya dampak kenaikan harga energi global terhadap harga energi domestik.
Meski demikian, Andry menilai harga pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi. Risiko kenaikan harga semakin besar seiring potensi El Nino yang dapat mengganggu pasokan dan produksi pangan.
“Inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) kemungkinan masih akan tinggi, didukung permintaan pangan yang tetap kuat. Kondisi ini sebagian didorong oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah,” tulis Andry dalam risetnya, Senin (2/10).
Menurut dia, cabai merah, cabai rawit, dan beras diperkirakan menjadi penyumbang terbesar inflasi pangan. Sementara itu, harga daging ayam, telur, dan bawang merah tercatat mengalami penurunan.
Andry juga memperkirakan inflasi inti turun dari 2,84 persen menjadi 2,51 persen secara tahunan. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi melemahnya harga emas global dan masih rapuhnya daya beli rumah tangga.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan inflasi Oktober 2026 berada di level 3,19 persen secara tahunan. Menurut dia, tekanan inflasi saat ini lebih banyak berasal dari gangguan pasokan pangan dan kenaikan biaya produksi dibandingkan lonjakan permintaan masyarakat.
“Menurut kami, tantangan inflasi saat ini lebih banyak berasal dari gangguan pasokan pangan dan tekanan biaya produksi dibandingkan lonjakan permintaan masyarakat,” kata Josua.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia berpotensi meningkatkan biaya impor serta produksi. Meski demikian, dampaknya terhadap harga konsumen diperkirakan berlangsung secara bertahap.
Surplus Perdagangan Diperkirakan Menyusut
Selain inflasi, neraca perdagangan Indonesia juga menghadapi tekanan. Andry memperkirakan surplus perdagangan pada September 2026 menyusut menjadi USD 2,25 miliar, dibandingkan USD 3,55 miliar pada Agustus 2026.
Ekspor diproyeksikan mencapai USD 27,3 miliar, tumbuh 2,5 persen secara bulanan dan 10,6 persen secara tahunan. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat 8,6 persen secara bulanan menjadi USD 25 miliar, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 22,3 persen.
Peningkatan impor tersebut terjadi setelah nilainya terkoreksi 11,6 persen secara bulanan pada Agustus 2026. Andry menilai pemulihan impor yang lebih cepat dibandingkan ekspor menjadi faktor utama penyempitan surplus perdagangan.
Sementara itu, Josua memperkirakan surplus perdagangan September 2026 berada di kisaran USD 1,79 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan surplus USD 3,55 miliar pada Agustus 2026.
Menurut Josua, ekspor September diproyeksikan tumbuh 9,39 persen secara tahunan, meningkat dari 6,72 persen pada Agustus. Kinerja ekspor didukung harga komoditas yang relatif tinggi, terutama batu bara, serta permintaan dari China, India, dan Jepang.
Namun, impor diperkirakan tumbuh lebih tinggi, yakni 23,07 persen secara tahunan, dibandingkan 19,09 persen pada Agustus 2026.
Kenaikan impor terutama didorong oleh tingginya harga minyak dunia yang memperbesar tagihan impor energi, serta meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal seiring pemulihan aktivitas manufaktur domestik.
Josua menyebut kondisi tersebut sejalan dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang kembali berekspansi ke level 52,4 pada September 2026, dari 49,8 pada Agustus 2026.
“Artinya, pertumbuhan impor yang tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan ekonomi, karena sebagian justru berkaitan dengan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi. Namun, ketika kenaikan nilai impor terus melampaui ekspor, ketahanan neraca perdagangan dan kemampuan menghasilkan devisa menjadi semakin rentan,” jelasnya.
Risiko Eksternal Membayangi Ekonomi Indonesia
Josua menilai kombinasi inflasi yang masih relatif tinggi dan surplus perdagangan yang menyempit menunjukkan perekonomian Indonesia menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks.
Dari sisi inflasi, risiko utama berasal dari potensi El Nino yang mengganggu produksi pangan, kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah, serta pelemahan rupiah yang meningkatkan biaya impor.
Sementara itu, dari sisi perdagangan, ketergantungan terhadap impor energi, perlambatan ekonomi China, fragmentasi perdagangan global, dan kenaikan biaya logistik internasional menjadi sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.
Ia memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia pada 2026 berpotensi melebar menjadi sekitar 2,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dibandingkan 0,09 persen pada 2025.
“Ketika surplus semakin kecil, sementara kebutuhan devisa untuk impor dan pembayaran kewajiban luar negeri tetap tinggi, tekanan terhadap transaksi berjalan dapat meningkat,” kata Josua.
Senada, Andry memperkirakan tekanan inflasi masih akan bertahan di atas 3 persen setidaknya hingga semester I 2027. Kondisi tersebut dipengaruhi dampak El Nino, risiko geopolitik di Timur Tengah, serta pelemahan rupiah.
Andry memperkirakan inflasi umum mencapai 3,13 persen pada akhir 2026, dengan asumsi pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi pada level saat ini hingga akhir tahun.
Sementara itu, Josua juga memproyeksikan inflasi akhir 2026 sebesar 3,13 persen. Ia menilai risiko inflasi dapat meningkat apabila harga minyak terus naik, El Nino semakin mengganggu produksi pangan, dan rupiah mengalami pelemahan lebih dalam.
Dengan kondisi tersebut, Josua menilai pemerintah perlu memperkuat pasokan pangan, mengurangi ketergantungan impor energi, meningkatkan nilai tambah ekspor manufaktur, serta menjaga kepercayaan investor.
Adapun BPS dijadwalkan merilis data resmi inflasi Oktober 2026 dan neraca perdagangan September 2026 pada 2 November 2026.