Ingin Fokus ke AS, SKK Migas Bakal Turunkan Impor LPG dari Timur Tengah
·waktu baca 2 menit
PerbesarSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan akan mengutamakan impor bahan baku LPG dari Amerika Serikat (AS), dibanding negara lain.
Hal ini menyusul rencana negosiasi terkait penerapan tarif impor resiprokal dari Presiden AS Donald Trump sebesar 32 persen. Pemerintah berencana meningkatkan volume impor LPG dan LNG dari AS.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan dengan rencana meningkatnya impor LPG dari AS, pihaknya akan mengurangi kontak impor dari negara lain, terutama dari Timur Tengah.
"Volumenya iya (naik dari AS), iya berkurang dari Timur Tengah," kata Djoko saat ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (9/4).
Meski begitu, Djoko belum bisa menyebutkan berapa persentase kenaikan impor LPG dari AS yang mengakibatkan penurunan nilai impor dari Timur Tengah.
"Sedang dikaji, sedang dievaluasi," tegas Djoko.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan pembelian produk dari AS, termasuk di sektor energi.
Menurutnya, LPG merupakan salah satu barang yang sudah cukup banyak diimpor dari AS, bahkan mencapai 54 persen dari total impor Indonesia. Namun, pemerintah kini mempertimbangkan untuk meningkatkan lagi volume impor tersebut.
“Nah, khususnya di sektor ESDM, memang 54 persen impor kita LPG itu dari Amerika. Dan kita tahu bahwa impor minyak kita kan cukup besar. Nah, ini yang kami lagi meng-exercise untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu komoditas yang bisa kita beli di Amerika,” kata Bahlil.
Selama ini, Indonesia juga mengimpor LPG dari negara-negara lain seperti Singapura, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, pemerintah mempertimbangkan pengurangan volume dari beberapa negara tersebut demi menyesuaikan strategi perdagangan.
Selain LPG, pemerintah juga tengah menghitung kemungkinan menambah impor minyak dari AS. Saat ini, kontribusi minyak dari AS terhadap total impor RI masih sekitar 4 persen.