Ini 3 Cara Bank Indonesia Percepat Digitalisasi Keuangan dan Ekonomi Daerah

Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023, Selasa (3/10/2023). Foto: Kemenko Perekonomian

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan, tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Salah satu upaya yakni memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Upaya pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM.

Menurut Perry, QRIS telah menyejahterakan rakyat dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

“Dari kami kepada pemda adalah tanpa biaya kecuali biaya materai karena undang-undang. Lebih dari itu merchantnya yang menggunakan Kartu Kredit Indonesia bunganya sangat murah 1,3 persen dibanding kartu kredit yang lain,” kata Perry dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (3/10).

Upaya kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukung upaya itu, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan penyedia jasa pembayaran.

Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023, Selasa (3/10/2023). Foto: Kemenko Perekonomian

Kemudian cara terakhir,, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dengan begitu, berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.

“Di kuartal kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp 14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp 111 triliun,” imbuh Perry.

Perry menilai digitalisasi transaksi keuangan daerah tidak hanya mendongkrak penerimaan serta efisiensi pengeluaran, namun juga peningkatan tata kelola pemda. “Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju", lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengarahkan kebijakan memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah antara lain pemda meningkatkan sinergi dan kolaborasi, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan PSN.

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk pemda,” ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutan virtual.