Ini Dampak yang Akan Dirasakan Setelah Jokowi Buka Lagi Keran Ekspor Laut

Ilustrasi tambang pasir laut. Foto: Shutterstock

Ekspor pasir laut yang izinnya dibuka lagi oleh Presiden Jokowi dinilai akan menimbulkan dampak negatif dari proses penambangannya. Nantinya, permintaan pasir laut untuk kebutuhan reklamasi baik dari dalam maupun luar negeri akan melonjak.

Manager Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin, menilai kebijakan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut akan menyebabkan sejumlah pulau kecil di Tanah Air tenggelam.

Berdasarkan perhitungan Walhi, terdapat 6 pulau di Kepulauan Seribu yang tenggelam akibat penambangan pasir untuk memenuhi kebutuhan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, tiga pulau di Papua juga tenggelam karena terus dieksploitasi untuk reklamasi.

"Itu kan pasir-pasirnya ngambil di Kepulauan Seribu di antaranya, itu tenggelam. Kita tidak mau belajar dari situ? Yang kedua, di daerah-daerah lain misalnya Sumatera selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, di Papua itu juga ada tiga pulau kecil yang tenggelam di sebelah utara," ungkap Parid saat dihubungi kumparan, Jumat (2/6).

Parid mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi percepatan kenaikan air laut 0,8 hingga 1 meter per tahun. Jika kondisi percepatan air laut terjadi diiringi dengan penambangan pasir laut, dia memprediksi akan semakin banyak daerah yang tenggelam.

Menurut dia, garis pantai di Indonesia menyusut lebih dari 1 kilometer per 20 tahun. Salah satu wilayah yang mengalami penyusutan adalah Bengkulu, Pesisir Barat Sumatera, dan DKI Jakarta.

Ilustrasi tambang pasir laut. Foto: Shutterstock

Dia juga menyebutkan berdasarkan laporan lembaga internasional, pada kisaran 2040 hingga 2050, Indonesia akan mengalami krisis iklim yang menyebabkan pulau-pulau tenggelam, banjir bandang, dan banjir rob. Dengan begitu, aktivitas penambangan tentu akan mempercepat terjadinya krisis iklim di Indonesia.

Kerusakan Tak Setimpal dengan Nilai Ekonomi

Parid Ridwanuddin menambahkan, keuntungan dari ekspor pasir laut ke kas negara kecil dan hanya jangka pendek. Menurutnya, penambangan pasir laut ini justru menyebabkan kerusakan lingkungan yang membahayakan untuk keberlangsungan ekosistem dan masyarakat di pesisir.

"Jadi, keuntungan ekonominya itu sangat jangka pendek, tapi kerusakannya panjang. bahkan lebih panjang dari yang dibayangkan pemerintah. Nah ini kan belum keluar hasil turunan dari PP ini, katanya akan menyusul hasil per kilogramnya," kata Parid.

"Tapi kalau belajar dari dua dekade lalu, itu mengerikan sangat murah sekali. Kalaupun dimahalin misalnya, itu keuntungan ekonominya lebih sedikit dibanding kerusakan yang dihasilkan," tambahnya.

Lebih lanjut, Parid menganggap kebijakan tersebut akan menguntungkan sejumlah negara, seperti Singapura dan China. Sebab, kata Parid, kedua negara tersebut saat ini sedang menggarap sejumlah proyek reklamasi, sehingga memerlukan pasokan pasir dalam jumlah besar.