Insentif PPN Properti Diharapkan Berlanjut hingga Akhir 2022

Seorang bocah bermain sepeda di kawasan perumahan subsidi pemerintah di Perumahan Sasak Panjang 2, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Pemerintah diharapkan dapat melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor properti hingga akhir Desember 2022.

Real Estate Indonesia (REI) menyebut, insentif PPN ditanggung pemerintah itu telah mendorong pertumbuhan industri properti. Sekjen DPP REI, Amran Nukman mengungkapkan, potensi penambahan penyerapan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) itu mencapai Rp 2,12 triliun.

Asosiasi pengusaha properti ini juga memperkirakan bahwa perpanjangan insentif akan membawa semakin banyak multiplier effect ke berbagai industri sehingga mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Kita sedang berupaya melakukan lobi-lobi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai Desember tahun depan, bukan berakhir 1 bulan lagi," ujar Amran dalam media & public discussion InfobankTalkNews dengan tema 'Geliat Sektor Properti di Masa Pandemi, Mampukah jadi Motor Pemulihan Ekonomi?' Selasa (16/11).

Selain perpanjangan insentif PPN Perumahan, REI mengusulkan agar diskon PPN properti itu diperhitungkan pada tanggal transaksi pembelian. Lalu, insentif ini juga diusulkan agar berlaku bagi rumah inden dan bukan hanya ready stock saja. Adapun fasilitas PPN DPT diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru.

Insentif diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar dan 50 persen untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus berupaya untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit di sektor properti. Perseroan pun menargetkan, tahun depan akan ada 200 ribu unit KPR yang akan disalurkan BTN.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, kurang lebih 195 ribu unit KPR Subsidi akan didanai di 2022. Pendanaan ini akan melalui berbagai skema seperti KPR Subsidi, FLPP, BP Tapera, dan BP2BT.

"Untuk jumlah yang didanai nanti akan ada lebih dari 200 ribu unit baik subsidi maupun non subsidi," jelas Hirwandi.

Sementara itu, Bank BTN memperkirakan akan ada 51 ribu unit KPR Subsidi akan didanai pada tahun depan. Penyaluran ini juga akan melalui berbagai jalur, seperti kerja sama BP TWD AD, D2C (Direct to Consumer), kerja sama dengan agen properti dan developer, serta BP Jamsostek.

Untuk mendukung penyaluran kredit di sektor properti, ia berharap agar Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat segera terealisasi.

Penyertaan modal ini, kata Hirwandi, akan memperkuat perseroan dalam berkontribusi mendorong perekonomian Indonesia. Menurutnya, saat ini perseroan bisa menyalurkan 250 sampai 300 ribu KPR dalam setahun. Jumlah tersebut tentunya bisa meningkat dengan penambahan modal dari pemerintah.

“Penambahan modal tersebut tentunya menjadi tambahan kekuatan bagi bank BTN, untuk meningkatkan penyaluran KPR Subsidi maupun Non-Subsidi, Syariah maupun Konvensional,” tambah Hirwandi.

Hirwandi mengatakan, sektor properti memiliki multiplier effect yang cukup besar bagi industri lainnya. Dia menyebut ada 175 sub-sektor industri yang bisa digerakkan dari aktivitas di sektor properti. Untuk itu, penambahan modal pada BTN akan berdampak pada sektor properti yang nantinya akan mendorong pemulihan ekonomi.

“Dengan penambahan permodalan, kemampuan Bank BTN dalam penyaluran kredit akan jauh lebih baik lagi dan lebih besar lagi dan tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.