Investasi di Pulau Rempang Terancam Batal Jika Pembebasan Lahan Tak Beres

Sejumlah anggota Brimob Polda Kepri menyisir jalan yang diblokir oleh warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/Antara Foto

Konflik yang terjadi di tengah proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang belum menemukan titik terang. Para warga setempat menolak untuk direlokasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan investasi perusahaan asal Tiongkok Xinyi Group untuk pembangunan pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam, akan batal jika lahan di kawasan yang ingin dikembangkan tak kunjung tersedia.

Rudi menyebut deadline penyediaan lahan 2.000 hektare yang bakal dipakai itu diharapkan dapat selesai pada 28 September 2023. Dari kawasan tersebut, rencananya akan dibangun 13 proyek.

"Kalau ini tidak selesai maka investasinya akan keluar, mungkin balik lagi ke Malaka. tadinya ini di Malaka, tapi karena Malaka tidak bisa menyiapkan waktu yang mereka mau maka dia ditarik ke Kota Batam. Maka kami hanya punya beberapa hari lagi, tim saya turun terus kita coba menyelesaikan 2.000 hektare itu," kata Rudi saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9).

"Kalau enggak selesai (2.000 hektare) bisa saja. Apalagi isu ini sudah dengar sampai di dunia soal demo ini," tambahnya.

Xinyi Group merupakan perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang pembuatan kaca dan panel surya. Perusahaan ini sebelumnya telah memiliki pabrik kaca terintegrasi terbesar di dunia yang ada di Tiongkok, dan Indonesia akan menjadi titik lokasi pabrik terbesar kedua.

Total investasi yang akan digelontorkan dari proyek di Kawasan Rempang ini sekitar USD 11,5 miliar atau setara Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja ditargetkan sebanyak 35 ribu orang.

Rudi mengatakan, penandatangan kerja sama pengembangan kawasan Rempang sudah dilakukan sejak 2004. Dari perjanjian tersebut, luas lahan yang akan dikembangkan sekitar 17.600 hektare yang terdiri dari 10.280 hektare hutan lindung dan 7.572 hektare digunakan PT MEG untuk investasi.

Kemudian pada tahap awal, lahan yang dikembangkan sekitar 2.000 hektare yang ditargetkan selesai pada 28 September 2023. Rudi menyebut pihaknya telah menyiapkan lahan relokasi seluas 450 hektare untuk 2.632 kartu keluarga (KK). Dalam lahan tersebut, nantinya tidak hanya ada rumah warga saja, tetapi juga dibangun fasilitas sosial.

Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, menjelaskan proyek kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) belum dimulai. Proyek ini menuai konflik antara warga setempat dan pihak kepolisian.

"(Rempang Eco City) baru masuk sebagai PSN. Tapi proyeknya belum jalan, baru nyiapin. BP Batam tahu," kata Wahyu saat ditemui di Kota Kasablanka, Rabu (13/9).

Wahyu menjelaskan Presiden Jokowi sudah mengarahkan relokasi dan menginstruksikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan konflik lahan di tempat tersebut

Dia belum bisa memastikan apakah proyek kawasan tersebut molor. Sama seperti PSN lainnya, pengadaan lahan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mulai dibangun.