Investasi di RI Dinilai Bisa Terhambat Imbas Dana Kementerian Investasi Terbatas

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad usai acara Gambir Trade Talk 15 di Jakarta Pusat, Rabu (14/8). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Realisasi investasi di 2025 dinilai bakal terhambat imbas anggaran Kementerian Investasi yang terbatas. Untuk tahun depan, kementerian yang saat ini dipimpin Rosan Roeslani ini mendapat alokasi Rp 681,88 miliar atau turun 44 persen dibanding 2024 yang mencapai Rp 1,229 triliun.

“Saya kira begini, dalam hal langsungnya adalah pertama gini, kan untuk mencari investor di depan perlu emang penuh upaya, penuh usaha kan,” kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, kepada kumparan, Jumat (13/9).

Investasi yang ditargetkan di tahun ini mencapai Rp 1.650 triliun dan sudah tercapai sekitar 50,3 persen, Tauhid menyebut pengurangan anggaran secara tidak langsung dapat berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja.

“Kalo misalnya anggaran Kementerian Investasi katakanlah dikurangi ke biaya katakanlah mencari investor, apakah misalnya acara di luar negeri, maka tentu saja Investasi yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi itu menjadi tidak tercapai logikanya, kalau investasi yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi itu tidak tercapai otomatis potensi penciptaan lapangan kerjanya menjadi turun atau kurang, sifatnya indirect,” ujar Tauhid.

Tauhid menyebut kegiatan-kegiatan Kementerian Investasi untuk menarik investor di luar negeri seperti pameran juga akan berkurang. Maka dari itu diperlukan realokasi anggaran agar kegiatan untuk menggaet investor tetap berjalan lancar.

Untuk menyerap pekerja dan membuka lapangan kerja, Tauhid menyarankan agar investasi berfokus pada sektor industri seperti otomotif, besi dan baja sampai elektronik.

“Mau tidak mau ya ke sektor industri lah. Sektor perwakilan kerja misalnya industri otomotif, industri taxi, industri besi dan baja, banyak terus industri elektronik itu besar. Jangan ke mining, jangan ke service,” tutur Tauhid.