Investasi IKN Nusantara di Tahun Politik Disebut Bakal Menantang dan Berisiko

Denah ilustrasi gedung Sekretariat Presiden yang akan dibangun Waskita Karya di IKN Foto: Dok. Waskita Karya

Pemerintah telah berkomitmen hanya menggunakan 20 persen anggaran APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Artinya, penyelesaian proyek tersebut mayoritas akan mengandalkan dana investasi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, mendekat tahun politik akan menjadi tantangan berat bagi investasi di IKN. Menurutnya, para investor akan melihat lebih dahulu prospek investasi di IKN ini.

"Dalam jangka pendek (tahun depan), investor masih akan meraba seberapa menarik dan menguntungkan untuk berinvestasi di IKN, sehingga saya kira masih akan cukup menantang bagi pemerintah untuk mecari sumber pendanaan bagi IKN dari investor," kata Yusuf kepada kumparan, Sabtu (3/12).

Adapun dalam pembangunan IKN pada tahap I (2022-2024), ditargetkan penyelesaian pembangunan sebagian jalan tol, pembangunan TPST, pengelolaan sampah dan limbah B3, terpasangnya fasilitas penyediaan listrik, Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku beserta jaringan transisi air bakunya.

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (25/10/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Selain itu, dalam tahap I ini juga ditargetkan selesainya sistem drainase makro utama perkotaan, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi jaringan utama telekomunikasi, Base Transceiver Station (BTS), dan jaringan interkoneksi.

Senada, Direktur Centre of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan penawaran IKN ke investor dalam periode mendekati tahun politik disebut berisiko.

"Karena IKN ini adalah proyek infrastruktur secara politis. Dan mendekati tahun politik risikonya tentu tinggi mega proyek seperti IKN ini," kata Bhima.

Menurut Bhima, saat ini investor cenderung memilih investasi di sektor transisi energi atau green economy. Sektor-sektor tersebut, menurutnya belum banyak ditemukan di IKN.

"Jadi menurut saya kalau IKN agak skeptis bisa mendatangkan investasi langsung, terutama menjelang pergantian presiden di tahun 2024. Risikonya relatif tinggi," pungkasnya.

Nasib IKN Pasca Jokowi Lengser

Suasana acara Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru, di Djakarta Theater, Selasa (18/10/2022). Foto: Kadin Indonesia

Sebelumnya, Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas, Diani Sadiawati, menepis kekhawatiran masyarakat proyek IKN Nusantara bakal mangkrak.

Ia menegaskan pemerintah telah membuat peraturan mengikat di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam Pasal 24 ayat 3, mengatur bahwa persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak UU tersebut berlaku, yakni sejak 15 Februari 2022.

Atau, paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (2030-2034) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Artinya, pembangunan IKN Nusantara ini akan tetap menjadi program prioritas nasional hingga tahun 2034.

"Ini komitmen kita bersama, saya rasa ini kebijakan politik yang menentukan, tapi paling tidak dalam undang-undang ini, semangat kita untuk membangun IKN Nusantara yang jadi milik kita bersama dapat terus dilanjutkan," ujar Diani.