Investor Global Keluhkan Hambatan Investasi di RI, Purbaya Janji Segera Bereskan
·waktu baca 5 menit
PerbesarMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan jajaran duta besar negara sahabat serta perwakilan asosiasi bisnis internasional dalam forum International Seminar Debottlenecking yang digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa (15/2).
Dalam seminar ini, Purbaya memaparkan keseriusan Indonesia dalam membenahi iklim investasi nasional melalui optimalisasi peran Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Ia juga menegaskan, kehadiran Satgas P2SP merupakan instrumen kunci untuk membedah sekaligus mengurai berbagai sumbatan regulasi atau debottlenecking yang selama ini menghambat realisasi proyek strategis. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan ramah bagi penanam modal asing guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, secara terbuka menyampaikan keluhan terkait lambatnya kemajuan implementasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Menurut Olivier, ketidakpastian ini menjadi ganjalan utama bagi penguatan kerja sama ekonomi kedua pihak. Ia mencatat, saat ini terdapat lebih dari 150 perusahaan asal Swiss yang beroperasi di tanah air dan memiliki minat besar untuk melakukan ekspansi investasi.
Namun, rencana perluasan bisnis tersebut kini tertahan akibat iklim perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan lantaran proses ratifikasi IEU-CEPA yang terus berlarut-larut.
“Ke mana kita harus menyampaikan masalah ini, karena banyak perusahaan kami yang datang menyatakan ketertarikannya untuk investasi dengan nilai yang cukup substansial di Indonesia,” kata Olivier dalam forum International Seminar Debottlenecking yang digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa (15/2).
Purbaya merespons, seluruh hambatan dana usaha akan segera ditindaklanjuti melalui Satgas Debottlenecking. Bila masih ada yang menghambat, Purbaya mengaku bisa langsung mengintervensi masalah untuk mendorong penyelesaian di kementerian atau lembaga terkait.
“Kalau implementasinya lambat, beri tahu saya. Saya akan dorong semua orang untuk bekerja keras. Saya sekarang lebih powerfull dibanding jabatan saya sebelumnya. Karena sekarang saya memiliki budget power,” ucap Purbaya.
Purbaya pun menuturkan agar persoalan terkait implementasi CEPA turut disampaikan apabila masih berjalan lambat.
“Saya lebih kuat dari posisi saya sebelumnya. Karena sekarang saya memiliki kekuatan anggaran. Kementerian mana pun, menteri mana pun yang memperlambat proses yang kita hadapi, saya dapat mengurangi anggaran mereka,” tutur Purbaya.
Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, mengatakan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terdapat 11 perusahaan asal Prancis yang hingga kini statusnya masih tertahan atau menunggu. Hal tersebut disebabkan oleh proses selama tiga tahun ke belakang yang masih terkendala oleh sejumlah regulasi.
“Hal ini dikarenakan proses dari tiga tahun ke belakang masih tertahan, berkaitan dengan beberapa regulasi,” kata Oemar yang hadir secara daring.
Merespons itu, Purbaya meminta agar pihak Prancis segera melaporkan jika masih ada pengusaha mereka yang mengalami hambatan bisnis yang signifikan di Indonesia agar dapat segera ditangani.
Dengan kewenangan yang dimiliki, Purbaya menyatakan kemampuannya untuk berkoordinasi langsung lintas kementerian demi menuntaskan setiap persoalan yang dihadapi investor.
“Itulah alasan mengapa kami membentuk satuan tugas ini. Satuan tugas ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Ini adalah satuan tugas antar-kementerian,” ucap Purbaya.
Ia pun meminta daftar nama investor yang bermasalah untuk segera diundang dalam proses penyelesaian dan memastikan masalah mereka tuntas dalam waktu sesingkat mungkin. “Berikan saja daftarnya kepada saya. Saya akan mengundang mereka ke dalam prosesnya dan memastikan masalah tersebut akan diselesaikan sesegera mungkin,” kata Purbaya.
Saat ini, pemerintah memiliki satgas debottlenecking yang menangani berbagai masalah hambatan usaha di Indonesia. Semua keluhan atau hambatan dalam berusaha dapat dilaporkan secara online kepada Satgas melalui situs yang sudah disiapkan, yakni (https://lapor.satgasp2sp.go.id/)
Hingga saat ini, layanan debottlenecking telah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, 83 pengaduan di antaranya telah dibahas secara terbuka dan 45 aduan telah diselesaikan.
Wamenlu Sebut Investor Tak Lagi Bersaing Lewat Pajak di Tengah Ketidakpastian Global
Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno mengatakan saat ini sedang terjadi fenomena perselisihan dalam hubungan ekonomi global, di mana teknologi, keuangan, energi, data, hingga rantai pasok dan standar keberlanjutan dijadikan instrumen untuk saling menekan.
Arief menyatakan, dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan beban tambahan bagi investor, ia meyakini persaingan antarnegara kini tidak lagi sekadar berfokus pada masalah pajak.
“Jadi, dengan ketidakpastian di seluruh dunia ini, dengan beban tambahan baru bagi para investor, saya percaya bahwa hari ini kita tidak hanya bersaing dalam hal pajak, isu-isu terkait fasilitas, ketersediaan lahan, atau biaya tenaga kerja,” kata Arief dalam forum International Seminar Debottlenecking yang digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa (15/2).
Arief menekankan, kompetisi saat ini bergeser pada aspek kepercayaan, keterpukuran, efisiensi, ketahanan, serta posisi strategis. Kecepatan, kepastian hukum, koherensi regulasi, dan kesiapan infrastruktur menjadi sangat krusial, sehingga upaya penguraian hambatan atau debottlenecking di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat kritis.
“Saya rasa ini bukan tentang deregulasi. Ini lebih kepada arah. Ini lebih tentang ke mana arah investasi Anda di Indonesia di masa depan; jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang,” lanjut Arief.
Ia memandang upaya ini sangat penting bagi Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Indonesia di luar negeri, mengingat mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan investor asing.
Menurutnya, dengan adanya kolaborasi melalui platform digital yang menghubungkan berbagai misi diplomatik, pergerakan investasi dari berbagai wilayah kini dapat dilacak lebih efektif.
“Jika Anda menemukan tantangan dan masalah, maka kita dapat membawa isu spesifik tersebut ke dalam platform ini,” sebut Arief.