Kumparan Logo

Investor Jangan FOMO, Tapi Kesenjangan Inklusi & Literasi Keuangan Kian Tinggi

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Sadewa dalam LPS Banking Award 2022 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (29/11).  Foto:  LPS
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Sadewa dalam LPS Banking Award 2022 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (29/11). Foto: LPS

Fenomena fear of missing out (FOMO) atau takut ketinggalan tren di kalangan Gen Z kerap terjadi, tak terkecuali soal investasi. Banyak anak muda saat ini yang melakukan investasi, tapi tidak mengerti tentang instrumen investasi itu sendiri.

Sehingga, tak sedikit dari mereka yang gigit jari saat instrumen investasi tersebut anjlok, atau bahkan gagal bayar. Hal tersebut menjadi fokus bagi para stakeholder di bidang jasa keuangan, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui memang investor dengan usia muda kini mendominasi. Bahkan jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investor generasi muda yang berada di bawah 30 tahun, jumlahnya mencapai 57,26 persen per Juli 2023. Angka tersebut jauh dari investor berusia 31-40 tahun yang sebesar 23,18 persen, 41-50 tahun 11,29 persen, dan 51-60 tahun 5,41 persen.

Namun Purbaya melihat, meski anak muda sudah mulai berinvestasi, tapi tak jarang tujuan investasinya hanya ikut-ikutan semata karena takut ketinggalan tren alias FOMO.

Banyak anak muda yang tergiur oleh selebriti dengan iming-iming keuntungan yang banyak dan berujung ketipu dengan produk investasi, seperti robot trading.

embed from external kumparan

"Orang bilang untung ya untung, misalnya selebriti yang suka gitu ya, untung-untungan tuh, nanti anda FOMO ikut akhirnya ketipu pada produk macam-macam seperti robot trading dll nanti Anda rugi. Salahnya di investor utamanya karena enggak ngerti,"

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini di dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) 2023, di Jakarta.

Adanya Kesenjangan Antara Literasi dan Inklusi Keuangan

Merespons fenomena tersebut, LPS mencatat memang masih adanya kesenjangan literasi dengan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan survei SNLIK OJK per 2022, tercatat tingkat literasi keuangan mencapai 46,68 persen atau naik dari 2018 yang sebesar 28,03 persen.

Angka tersebut masih jauh dari tingkat inklusi keuangan yang mencapai 85,1 persen di 2022. Apalagi jika dilihat lebih rinci, kesenjangan yang paling tinggi terjadi pada sektor jasa perbankan. Di mana, tingkat inklusi perbankan mencapai 74,03 persen namun tingkat literasinya hanya mencapai 49,93 persen di 2023.

Artinya, banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan produk layanan jasa keuangan tapi masih belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan, khususnya perbankan.

Hasil SNLIK OJK 2022. dok. OJK

Purbaya pun terus berupaya meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat terkait pemahaman dan risiko-risiko mengenai produk jasa keuangan. Ia pun menargetkan di 2023 indeks literasi keuangan dapat meningkat menjadi 53 persen dan inklusi keuangan sebesar 88 persen.

"Literasi dan inklusi keuangan perlu diseimbangkan sehingga mampu mendukung pemulihan ekonomi, sekaligus menciptakan stabilitas pada sistem keuangan. Sekarang sudah banyak sekali investor-investor anak muda yang berani berinvestasi di pasar modal maupun pasar keuangan lainnya," ungkap Purbaya.

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan Jadi PR Bersama

LPS sejatinya menegaskan, butuh strategi yang terintegrasi, intensif, dan kerja keras dari seluruh stakeholder untuk memberikan pemahaman mengenai produksi industri keuangan. Termasuk aspek pengelolaan risiko produk industri keuangan nasional, khususnya perbankan.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina mengatakan, dengan kondisi pasar yang tidak menentu saat ini para investor dituntut untuk ekstra waspada. Tak terkecuali, dengan investasi bodong yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak mengetahui praktik legal investasi dan tergiur keuntungan secara instan.

embed from external kumparan

Di mana, menormalisasi di sektor fiskal dan moneter menjadi prioritas pemerintah di tahun 2023.

“Indonesia memiliki modal yang besar menghadapi 2023 meskipun pertumbuhan ekonomi akan melambat. Hal ini diindikasikan dari tingkat inflasi yang diprediksi lebih rendah di 2023 dan potensi suku bunga pasar yang lebih rendah di akhir tahun. Selain itu, konsolidasi fiskal telah dilakukan dengan target defisit kembali di bawah 3 persen. Meskipun begitu, masyarakat juga perlu tetap waspada terhadap volatilitas pasar mengingat tahun ini menjadi tahun politik sebelum Pemilu 2024.”

“Satu-satunya ketidakpastian yang bisa ditolerir dalam kegiatan berinvestasi adalah dinamika pasar dan kondisi. Celah informasi ini bisa dikelola dengan meningkatkan literasi keuangan. Untuk bisa melindungi aset investasinya, investor perlu melek regulasi yang mengatur agar bisa terhindar dari praktik investasi ilegal.”

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina.

embed from external kumparan