Investor Lebih Tertarik Bisnis dengan Skema Kemitraan di BUMN karena Ada Jaminan

Pengamat ekonomi, Aviliani. Foto: Joseph Pradipta/kumparan

Pemerintah membutuhkan investasi senilai USD 900 miliar atau setara Rp 13.528 triliun hingga 2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk mengejar ambisi Presiden Prabowo Subianto itu, pemerintah harus kerja keras merayu investor terutama dari luar negeri masuk.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyebut saat ini investor lebih suka berbisnis dengan skema kemitraan (partnership) dengan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi dengan adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, skema ini bisa menjadi daya tarik.

"Maka Danantara sebenernya menjadi krusial kalau memang itu akan diberlakukan, kenapa? Karena mereka (investor) akan berinvestasi tentunya siapa nih jaminannya," ucap Aviliani di acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, di Jakarta, Selasa (10/12).

Kata Aviliani, investor tak mungkin mengambil APBN sebagai jaminannya. Tetapi, jika terkait BUMN, investor akan bergerak masuk ke Indonesia menanamkan modalnya.

"Kalau jaminan APBN kan nggak mungkin, tapi kalau dia jaminannya terkait dengan BUMN atau semacam perusahaan-perusahaan yang memang bisa menampung, itu saya rasa akan lebih menggerakkan investor untuk masuk. Kenapa? Ada jaminan," papar dia.

Minta BKPM Tak Tumpang Tindih

Dia juga mengatakan, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) harus memastikan kebijakan terkait perizinan para investor supaya tak terjadi tumpang tindih karena biasanya mereka ingin berbisnis dalam jangka panjang.

Seorang petugas menunjukan pecahan Dolar AS dan Rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing di Kwitang, Jakarta, Senin (9/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Jadi masalahnya bukan hanya di BKPM sekadar memberikan izin, tapi investor juga akan melihat apakah ketika mereka berinvestasi itu ada kebijakan lain yang membuat akhirnya investasi ini tidak berkembang," jelasnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bukan hanya sekadar memberikan izin kepada para investor saja, tetapi harus berkoordinasi dengan kementerian lain. Sebab, katanya, investor berorientasi jangka panjang, jika jangka pendeknya tak jelas soal tumpang tindih perizinan maka bakal menimbulkan kerugian.

"Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri, pemerintah daerah juga seringkali tercampur dalam kebijakan. Ini yang membuat juga akhirnya investor itu menilai kembali masalah kita," lanjutnya.

Pemerintah juga memikirkan bagaimana cara meningkatkan investasi dengan hilirisasi seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dan sejauh mana prioritas sektor yang diinginkan untuk hilirisasi.

"Tapi sejauh mana memang investasi hilirisasi itu kita punya beberapa sektor aja deh, nggak usah terlalu banyak. Karena kalau kita lihat di kementerian-kementerian itu terlalu banyak sektor yang diinginkan untuk hilirisasi," imbuh Aviliani.