Iran Pangkas Jam Kerja hingga Terapkan WFO Imbas Krisis BBM

Pemerintah Iran memangkas jam kerja ASN hingga pegawai swasta dan mendorong penerapan kerja jarak jauh atau remote working untuk menghemat konsumsi bahan bakar dan energi. Kebijakan ini diterapkan di tengah krisis pasokan BBM dan tekanan ekonomi yang semakin besar.
Mulai 23 September 2026 hingga akhir tahun kalender Iran pada Maret 2027, jam kehadiran pegawai di kantor ditetapkan hanya pukul 08.00 hingga 13.00 waktu setempat. Sementara, sisa jam kerja yang menjadi kewajiban pegawai dapat dilakukan dari jarak jauh.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya telah menginstruksikan lembaga pemerintah menyiapkan skema kerja jarak jauh bagi pegawai yang pekerjaannya memungkinkan dilakukan dari rumah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Iran menekan penggunaan bensin, listrik, dan gas alam.
"Kami telah memulai penghematan konsumsi dari pemerintah," kata Pezeshkian, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (22/9).
Selain mengurangi jam kerja di kantor, setiap lembaga pemerintah juga diwajibkan menetapkan satu hari dalam sepekan bagi pegawai dan manajer untuk menggunakan transportasi umum saat bepergian ke tempat kerja.
Pemerintah Iran bahkan menggratiskan layanan MRT dan bus rapid transit (BRT) hingga pertengahan November. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum.
Sejumlah menteri Iran juga telah mengunggah video yang memperlihatkan mereka menggunakan MRT untuk pergi bekerja sebagai bagian dari kampanye penghematan energi tersebut.
Pemerintah juga mengambil langkah lain untuk mengurangi penggunaan energi. Kantor-kantor yang terhubung dengan pemerintah diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja. Pembukaan kembali universitas juga dilakukan secara bertahap, dengan sebagian kegiatan belajar dialihkan ke sistem daring.
Pemerintah juga berencana mengganti kendaraan dinas yang sudah tua dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau kendaraan hybrid. Namun, program tersebut diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan.
Krisis BBM Iran
Kebijakan tersebut diterapkan ketika Iran menghadapi defisit pasokan bensin. Dalam lima bulan pertama tahun kalender Iran 2026 yang berakhir pada 22 Agustus, produksi bensin Iran rata-rata mencapai 122 juta liter per hari. Sementara konsumsinya mencapai 132 juta liter per hari. Ini menunjukkan adanya selisih sekitar 10 juta liter per hari antara kebutuhan dan produksi domestik.
Iran juga menaikkan harga bensin untuk konsumen yang menggunakan bahan bakar di atas kuota tertentu. Sejak awal September, harga bensin pada tingkat kuota ketiga naik untuk kedua kalinya dalam setahun. Hal ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan dana dua kali lipat lebih banyak untuk penggunaan bensin di atas 110 liter per bulan.
Krisis pasokan energi Iran semakin berat setelah fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, serta sejumlah depo bahan bakar mengalami kerusakan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel.
Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengatakan sebagian besar kapasitas produksi yang terdampak telah dipulihkan, meski proses pemulihan masih berlangsung.
Di sisi lain, blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di selatan Iran juga menghambat impor BBM yang sebelumnya membantu menutup kekurangan pasokan domestik.
Krisis energi terjadi bersamaan dengan tekanan ekonomi yang semakin besar. Data Pusat Statistik Iran menunjukkan produk domestik bruto (PDB) riil negara tersebut turun 10,1 persen secara tahunan pada periode akhir Maret hingga akhir Juni 2026.
Pada periode yang sama, sektor ekstraksi minyak dan gas turun 26,4 persen. Sektor minyak, industri, dan pertambangan terkontraksi sebesar 14,7 persen.
Meski pemerintah telah mengambil berbagai langkah penghematan, ekonom yang berbasis di Iran berbicara kepada Al Jazeera menilai kebijakan tersebut lebih merupakan langkah pengendalian krisis daripada solusi jangka panjang.
