Ironis, Kasus Bisnis Penyelundupan Benih Lobster Makin Marak

Benih Lobster. (Foto: Dok. BKIPM)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memang tengah gencar memerangi praktik illegal fishing dan mark down kapal tangkap nelayan. Namun ada satu kasus berat lainnya yang sedang ditangani Susi, penyelundupan benih lobster.

Eksportasi benih atau baby lobster (juvenile) ke negara lain telah dilarang oleh Susi Pudjiastuti. Susi bahkan telah mengeluarkan Peraturan Menteri KP No. 1/2015 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Menteri KP No. 56/2016 tentang larangan ekspor benih lobster. Namun sayang, penyelundupan lobster masih tetap terjadi.

"Terakhir yang kita gagalkan kalau dirupiahkan nilainya Rp 30 miliar yang masih dalam proses saat ini. Masih dalam proses pengembangan jadi masih belum bisa diproses, kita bergerak terus," ungkap Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (12/4).

Barang bukti benih lobster yang akan diselundupkan (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menurut data BKIPMKHP, selama 2015 jumlah kasus penyelundupan benih lobster yang berhasil diungkap mencapai 542.953 ekor dengan nilai Rp 27,3 miliar. Sedangkan di tahun 2016 angkanya membengkak menjadi 1.346.484 ekor dengan nilai Rp 71,7 miliar.

"Ini data penyelundupan yang bisa kami handel. Tentu saja banyak sekali yang tidak kami handel, maksudnya begini, namanya penyelundupan ada yang tidak kita tahu. Yang bisa kita tahan itu saja, mungkin ada satu dua sebagian yang lolos," paparnya.

Makin besarnya angka penyelundupan benih lobster karena tingginya permintaan. Selain itu, praktik penyelundupan benih lobster terbilang cukup rapi dan dikuasai oleh kelompok tertentu.

"Kenapa nelayan saat ini mengambil terus baby lobster? dikarenakan ada pembeli, salah satunya ini kehadiran bandar dengan dana yang besar membuat nelayan harus mengambil baby," sebut Rina.