Istana Bantah Program Makan Bergizi Gratis Pangkas Anggaran Infrastruktur

Murid menikmati paket makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Senin (13/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran program lainnya, termasuk infrastruktur.

Dedek menjelaskan, pemerintahan era Presiden Prabowo melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan (anggaran) yang lain," ujar Dedek di Bandung, dikutip dari Antara, Sabtu (18/1).

Dedek menjelaskan, fokus utama anggaran era Jokowi memang dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif.

Sementara pada era Prabowo, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ini dijalankan lewat program MBG dengan anggaran Rp 71 triliun, serta pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Prabowo juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan (anggaran) yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan," ujarnya.

"Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," sambungnya.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Memorial Park di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (7/8/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Salah satu anggaran yang porsinya turun yakni untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan daerah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini, ia sebut normal terjadi lantaran fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif disebut hanya sebagai pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing, melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya. Dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.