Istana Pastikan Payment ID Bisa Bikin Bansos Tepat Sasaran
·waktu baca 3 menit
PerbesarMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan sistem pembayaran Payment ID bisa bermanfaat, salah satunya membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Prasetyo menilai istilah Payment ID memata-matai transaksi masyarakat adalah kurang tepat. Menurutnya, sistem yang akan diluncurkan Bank Indonesia (BI) bisa bermanfaat dari segala hal.
"Tentunya kan tidak sembarang data atau sembarang transaksi apalagi yang berkenaan dengan misalnya data-data pribadi itu kan sudah ada aturannya," tegasnya saat ditemui di Istana Merdeka, Rabu (13/8).
Meski begitu, Prasetyo menekankan pemerintah berhak melihat transaksi masyarakat untuk menghindari kejanggalan, misalnya kaitannya dengan penyaluran bansos. Dengan demikian, menurutnya istilah memata-matai transaksi dan data pribadi masyarakat lebih pas bagi pemerintah yang menginginkan perbaikan tata kelola. Dalam hal bansos, maka kaitannya dengan penyelarasan data penerima.
"Semangatnya untuk perbaikan bahwa ternyata setelah di-mapping, bahasa lainnya tadi diidentifikasi itu ketemulah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi antara saudara-saudara, karena seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan sosial masih menerima," tegasnya.
Prasetyo menyebutkan pemerintah tidak ingin bansos akhirnya berujung pada penggunaan yang tidak bijak, seperti judi online yang marak terjadi.
"Ada juga yang menerima bantuan sosial tetapi setelah tadi diidentifikasi kalau bahasa agak kerennya tadi dimata-matain, ketemu bahwa dipergunakan untuk kegiatan lain misalnya judi online, kan ini tidak benar," jelas Prasetyo.
Sebelumnya, BI berencana meluncurkan uji coba Payment ID pada 17 Agustus 2025. Layanan ini merupakan bagian dari sistem pembayaran dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Melalui Payment ID, akan digunakan kode unik yang berasal dari kombinasi NIK dan ID tertentu untuk mengidentifikasi transaksi keuangan. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menyampaikan hadirnya sistem ini akan meningkatkan transparansi sistem keuangan nasional.
Dudi menjelaskan, Payment ID akan menghubungkan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari belanja, penggunaan dompet digital, rekening bank, hingga transaksi kartu kredit. Dengan sistem ini, BI akan bisa melacak detail pemasukan dan pengeluaran seseorang, termasuk asal penghasilan, jumlah pengeluaran, kewajiban utang, serta keterlibatan dalam pinjaman online (pinjol) dan investasi.
“Kami bisa tahu berapa besar pengeluaran seseorang, apakah ia punya utang, bahkan apakah ia terlibat dalam aktivitas finansial berisiko seperti pinjaman daring,” terang Dudi kepada kumparan, dikutip Selasa (29/7).
Melalui Payment ID, akan digunakan kode unik yang berasal dari kombinasi NIK dan ID tertentu untuk mengidentifikasi transaksi keuangan. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menyampaikan hadirnya sistem ini akan meningkatkan transparansi sistem keuangan nasional.
Dudi menjelaskan, Payment ID akan menghubungkan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari belanja, penggunaan dompet digital, rekening bank, hingga transaksi kartu kredit. Dengan sistem ini, BI akan bisa melacak detail pemasukan dan pengeluaran seseorang, termasuk asal penghasilan, jumlah pengeluaran, kewajiban utang, serta keterlibatan dalam pinjaman online (pinjol) dan investasi.
“Kami bisa tahu berapa besar pengeluaran seseorang, apakah ia punya utang, bahkan apakah ia terlibat dalam aktivitas finansial berisiko seperti pinjaman daring,” terang Dudi kepada kumparan, dikutip Selasa (29/7).