Istana Respons soal Ancaman Trump Tambah Tarif 10% ke Negara Anggota BRICS
ยทwaktu baca 2 menit

Pemerintah Indonesia menanggapi langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana menambahkan tarif sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia.
Tambahan tarif ini merupakan bentuk kebijakan resiprokal AS terhadap negara-negara yang dianggap mengancam kepentingan dagangnya.
Pihak Istana memastikan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari keanggotaan BRICS, meskipun menghadapi konsekuensi berupa beban tarif baru dari AS.
"Enggak [mundur]. Jadi yang per hari ini dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di DPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).
Menurutnya, Presiden Trump telah memberi tenggat waktu hingga 1 Agustus untuk menyikapi kebijakan tersebut. Dalam masa jeda ini, pemerintah terus mengupayakan jalur negosiasi.
Koordinasi antara pihak Istana dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah dilakukan pada Selasa malam.
"Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10 persen bagi anggota BRICS, kami merasa itu bagian dari keputusan kita kalau kita bergabung dengan BRICS. Itu ada konsekuensi, mau tidak mau harus kita hadapi," ujar sumber tersebut.
Tambahan 10 persen tarif akan membuat beban tarif Indonesia ke AS meningkat menjadi 42 persen, dari sebelumnya 32 persen. Namun, pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini tarif tersebut belum resmi diterapkan.
"Kan baru disampaikan begitu, skemanya kan begitu. Nah ini kan masih ada waktu, masih ada jeda. Minta tolong aja kita, doakan tim yang sedang bernegosiasi supaya bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk bangsa kita," ujarnya.
Terkait perkembangan negosiasi selama tiga bulan terakhir sejak tarif 32 persen diumumkan, pemerintah menyebut belum ada kebuntuan.
"Ya bukan deadlock, yang namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran. Dari Pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran. Kalau itu belum diterima ya kita coba lagi negosiasi ulang," jelasnya.
Adapun usulan deregulasi dan peningkatan impor dari Amerika Serikat tetap menjadi bagian dari tawaran Indonesia dalam pembicaraan dagang.
Sementara itu, ketika ditanya soal syarat yang sempat disampaikan AS terkait pembebasan tarif jika Indonesia membangun pabrik di AS, pihak Istana menyebut hal itu belum dibahas lebih lanjut.
"Belum sampai ke sana, kita lihat nanti," katanya.
