Isu Kesulitan Keuangan Hambat Kerja Sama PT Pos dengan Mitra Finansial

Bagian depan kantor pos Jakarta Timur. Foto: Ardhana Pragota/kumparan

PT Pos Indonesia tengah disorot. Di media sosial beredar kabar bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sedang dilanda krisis keuangan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (18/7) lalu, isu ini menghangat.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono, mengaku khawatir dengan dampak dari isu ini. Menurutnya, kerja sama PT Pos dengan lembaga-lembaga keuangan jadi terganggu. Padahal, PT Pos tengah berbenah dan berupaya melakukan transformasi bisnis.

"Dengan pemberitaan yang kualitatif seperti ini yang saya khawatirkan adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang akan muncul dari financial partners yang mendukung proses transformasi yang sedang dilakukan Pos Indonesia," kata Gilarsi kepada kumparan, Senin (22/7).

Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Ia menuturkan, transformasi bisnis yang dilakukan PT Pos mendapat apresiasi dari lembaga-lembaga keuangan. Kini PT Pos menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, ikut melakukan digitalisasi. Isu krisis keuangan bisa membuat kepercayaan mereka luntur.

"Inisiatif untuk lepas dari kesulitan karena disrupsi business model maupun teknologi sedang kami laksanakan dan justru tengah menuai kepercayaan dari lembaga-lembaga keuangan global dalam proses transformasi tersebut," ucapnya.

Kantor Pos Aceh. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Kondisi keuangan PT Pos, Gilarsi menambahkan, terbebani karena adanya penugasan dari pemerintah (Public Service Obligation/PSO). Sementara subsidi untuk menjalankan penugasan itu terlalu kecil.

Jika PT Pos mendapat kompensasi yang cukup untuk PSO, keuangan perusahaan bakal jadi sehat.

"Yang menjadi beban Pos Indonesia adalah pelaksanaan PSO yang antara beban biaya pengelolaan dengan kompensasi yang diberikan kepada Pos Indonesia tidak berimbang dan mengakibatkan losses di operasional kami," tutupnya.