Iuran BPJS Naik Berpotensi Bikin Layanan Peserta Miskin Jadi Buruk

Diskusi Iuran BPJS Kesehatan Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis, Jakarta. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Pemerintah akan menaikkan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Upah (PPU) BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Hermawan Saputra menjelaskan, kenaikan iuran ini bisa mengurangi pelayanan rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan kelas 3 atau warga miskin.

“Jadi kegamangan kami ke depan yaitu akan terjadi penurunan daya beli setelah kenaikan iuran ini,” ucapnya dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (2/11).

Pasien peserta BPJS akan melakukan pemeriksaan di RS Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (31/7). Foto: ANTARA FOTO/Jojon

Dia pun menjelaskan, kekhawatirannya itu dikarenakan ketika iuran naik, banyak peserta kelas 1 dan 2 yang akan turun ke kelas 3. Hal itu akan membuat peserta kelas 3 semakin banyak dan berdampak pada pelayanan.

“Tentu takutnya ada penurunan kelas yang terjadi. Kekhawatiran setelahnya banyak pasien yang tidak tertangani karena kapasitas terbatas, akan berdampak langsung ke pelayanan,” tegas Hermawan.

Hermawan juga mengkritik kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen. Hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi per tahun yang hanya 5 persen, sehingga akan memengaruhi daya beli.

“Ini baru bicara ability to pay (kemampuan untuk membayar), ini saja belum tentu bisa. Belum willingness to pay (keinginan untuk membayar),” katanya.