Jadi Kandidat Kedua Deputi Gubernur yang Diuji, Aida Budiman Bakal Perkuat UMKM

Komisi XI DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan pada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Aida S. Budiman menjadi kandidat kedua yang diuji.
Dalam paparannya di hadapan anggota DPR, Aida mengangkat isu tentang penguatan sektor UMKM berbasis komunitas dan digital dalam masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.
Aida mengatakan, ada 3 strategi utama yang diajukan jika terpilih menjadi Deputi Gubernur BI menggantikan Erwin Riyanto untuk masa kerja 2020-2025. Strategi ini akan mengoptimalkan bauran dan kebijakan utama BI mulai dari sisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran keuangan.
"Strategi pertama, intinya kebijakan makroprudensial dan pembayaran harus diantisipasi. Ketidakpastian digital ini perlu kita atasi. Bagaimana nanti moneter itu akan jadi satu, framework-nya risiko akan dilihat akan lebih menyeluruh," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7).
Kedua, kebijakan utama BI ditopang kebijakan pendukung seperti pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah.
"Pendalaman pasar keuangan yang perlu dilihat adalah bagaimana coba semakin besar lagi sehingga gajah besar di kolam kecil enggak lagi. Di sini bagaimana kita bisa tingkatkan aliran modal jangka panjang," kata dia.
Ketiga, pengembangan UMKM, yaitu UMKM berbasis komunitas dan digital sebagai media penguat transmisi kebijakan. Fokus pertama pada pengembangan UMKM adalah di sektor pertanian, manufaktur, pariwisata, dan ekspor.
Dalam catatannya, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional telah berkontribusi 60 persen terhadap PBD, bahkan khusus UMK-nya menyerap 97 persen tenaga kerja dan berada di Jawa.
"UMK masih perlu perhatian, tapi sudah ada sisi postif, bisa meningkatkan transaksi digital misalnya di sektor pertanian Rp 6 miliar pada 2018, jumlah transaksinya 13 ibu, dan penjualan langsung 92 persen," terang dia.
UMKM di sektor pertanian di era pandemi ini meningkat. Sebab banyak belanja dari rumah. Karena itu, potensi untuk mendorong ekonomi nasional dari UMKM masih sangat besar mulai dari hulu hingga ke hilirnya yang ke depannya agar bisa menggunakan digital lebih luas.
Dengan digital, produksi dan penjualan pertanian bisa didongkrak. Apalagi saat ini BI punya 64 cabang di daerah. Karena itu, langkah ke depan pada UMKM adalah sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga seperti DPR.
