Jadi Menteri ATR, Hadi Tjahjanto Yakin Bisa Terbitkan 126 Juta Sertifikat Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar serah terima jabatan Menteri ATR/BPN beserta Wakil Menteri ATR/BPN sore hari ini, Rabu (15/6/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Serah terima jabatan (Sertijab) dilaksanakan di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (15/6).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi memaparkan visi, misi, dan rencana kerja usai menjadi Menteri ATR/BPN. Dia memastikan untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah hingga 126 juta. Saat kepemimpinan Sofyan Djalil, sudah terbit 80 juta sertifikat.

"Masalah sertifikat tanah yang sudah dilaksanakan Pak Sofyan Djalil yang saat ini sudah mendapat 80 juta dan targetnya sampai 126 juta," kata Hadi saat sertijab, Rabu (15/6).

Hadi melanjutkan, target tersebut tentu saja akan menemukan permasalahan di lapangan seperti adanya tumpang tindih kepemilikan tanah masyarakat. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Itu pun tentunya perlu turun ke lapangan melihat permasalahan yang ada di sana, dan permasalahan-permasalahan tersebut akan terus kita dalami sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat itu bisa tidak membebani mereka," jelasnya,

Dia pun memastikan akan langsung terjun ke lapangan minggu ini, atau lebih tepatnya pada Jumat (17/6). Hal tersebut dilakukan untuk semakin mengeliminasi masalah yang dialami oleh masyarakat langsung di sektor pertanahan.

Mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto (kiri) saat serah terima jabatan Menteri ATR/BPN dengan Sofyan Djalil (kanan). Foto: Akbar Maulana/kumparan

"Nanti saya lihat karena permasalahan, 80 juta itu kan semuanya di lapangan, nanti tidak menemui masalah, ini masih ada klasifikasinya. Kita koordinasi dengan kementerian terkait, masyarakat dengan pemerintah daerah, saya yakin semua bisa terlaksana. Kita targetkan saja dan saya akan turun ke lapangan kita optimistis," tegasnya.

Hadi menuturkan, permasalahan sertifikat tanah ini menjadi isu prioritas utama dalam kepemimpinannya di Kementerian ATR/BPN. Selain sertifikat tanah, Hadi juga menempatkan isu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan tumpang tindihnya kepemilikan tanah menjadi prioritas.

"Pertama adalah sertifikat, kedua adalah permasalahan tumpang tindih, yang ketiga adalah IKN. Tumpang tindih itu seperti gini, di Sumatera tanah konsesi dengan masyarakat jadi kelihatan tanahnya semakin berkembang, masyarakat yang menjadi bermasalah," ucapnya.