Jadi Produsen CPO Terbesar Dunia, Ini Alasan RI Tak Bisa Kuasai Harga Global

Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di salah satu tempat pengepul kelapa sawit di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022). Foto: Makna Zaezar/Antara Foto

Pemerintah melalui Panja Komisi VI DPR berencana membuat indeks harga komoditas. Hal itu dilatarbelakangi oleh Indonesia sebagai produsen komoditas crude palm oil (CPO) terbesar dunia, namun selama ini masih mengacu pada harga yang ditentukan indeks pasar dunia.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Tofan Mahdi, mengungkap alasan mengapa selama ini pasar global CPO selalu mengacu pada harga luar negeri, misalnya MDEX atau Rotterdam.

"Bisa jadi karena volume dan nilai perdagangan minyak sawit melalui KL atau Rotterdam lebih besar, dan efisiensi dalam logistik barang lebih efisien sehingga harga pada dua pasar acuan tersebut dinilai lebih mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya (lebih presisi)," kata Tofan kepada kumparan, Selasa (21/6).

Namun, kendati pasar global CPO mengacu pada indeks luar negeri, Tofan menganggap hal itu bukan sebuah masalah besar buat Indonesia. Dengan catatan: Indonesia mampu menjaga produksi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor kelapa sawit.

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

"Dan Indonesia tetap sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, tidak ada masalah sama sekali," ujarnya.

Namun bila diingat, lonjakan harga CPO global pada akhir tahun 2021 menjadi pemicu harga minyak goreng di dalam negeri meroket dan menimbulkan polemik dalam negeri.

Menyoroti polemik itu, Tofan menilai bahwa masalah tersebut lebih kepada akibat dari upaya intervensi melawan pasar oleh pemerintah.

"Kebijakan melalui mekanisme subsidi bagi konsumen berpendapatan rendah jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Daripada mendistorsi (mengintervensi) pasar melalui penetapan harga domestik," ujarnya.