Jakarta Mau Tenggelam Jadi Salah Satu Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota
·waktu baca 2 menit
PerbesarUndang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN sudah disahkan di DPR pada 18 Januari 2022 lalu. Artinya, pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur segera dilakukan. Presiden Jokowi telah memilih nama Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia.
Berdasarkan Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, salah satu urgensi yang menyebabkan ibu kota harus dipindah adalah Jakarta yang terancam tenggelam, banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta.
Tanah turun di Jakarta mencapai 35 sampai 50 cm selama kurun waktu tahun 2007 sampai 2017. Sementara itu, sekitar 50 persen wilayah Jakarta disebut memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Padahal idealnya kota besar minimum tingkat keamanan banjir minimum 50 tahunan.
Selanjutnya wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas Gunung Api yaitu Krakatau dan Gunung Gede, ada potensi gempa bumi-tsunami megathrust selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda. Selain itu ada ancaman gempa darat sesar baribis, sesar lembang, dan sesar cimandiri.
Urgensi kedua adalah penurunan saya dukung lingkungan Jakarta. Untuk air tanah di Jakarta disebut muka air tanah turun 10 cm per tahun. Kualitas air sebanyak 57 persen air waduk tercemar berat dan 61 persen air sungai tercemar berat. Selain itu kenaikan muka air laut mencapai 50 cm.
Selanjutnya pertumbuhan urbanisasi di Jakarta sangat tinggi yang berimbas pada kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat. Dalam buku saku dijelaskan pada 2013 Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013). Sedangkan pada 2017 menjadi peringkat ke-9 kota terpadat di dunia (WEF, 2017).
Tingginya jumlah penduduk diikuti dengan jumlah pergerakan ulang-alik penduduk yang besar. Commuting time 2 sampai 3 jam per trip atau 4 sampai 5 jam per roundtrip. Indeks kemacetan berada di peringkat ke-7 dari 403 kota yang disurvei di 56 negara (Tomtom, 2018). Kemacetan tinggi mengakibatkan polusi udara Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia (AirVisual, Agustus 2019).
Selain itu, ada urgensi lain pemindahan IKN yaitu sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi Pulau Jawa 58,48 persen terhadap PDB nasional, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, dan konvensi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.