Jakarta Terancam Tenggelam Jadi Alasan Pemerintah Bikin Tanggul Laut Raksasa

Pembangunan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan konsep pembangunan Giant Sea Wall alias tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara Jawa. Hal itu dilakukan untuk memitigasi risiko perubahan iklim.

"Pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui Konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut," kata Airlangga dalam Seminar Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Rabu (10/1).

Airlangga menjelaskan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat tiga tahapan pembangunan yang akan dikerjakan. Pertama, pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.

Adapun, pembangunan tahap awal ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto di Solo Today. Foto: kumparan

"Fase kedua, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah atau land subsidence tidak dapat dihentikan," ungkapnya.

Kemudian fase ketiga, pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Jika laju penurunan tanah tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup.

Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk realisasi giant sea wall ini. Menurut perhitungan Prabowo, butuh dana hingga USD 60 miliar atau setara Rp 930 triliun. Sementara tahap awal memakan dana Rp 164 triliun.

"Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun dengan skema pendanaan melalui mekanisme kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," tandasnya.