Janji Prabowo-Gibran Bangun 150.000 Rumah di Desa, Kebutuhan Nasional 12,7 Juta

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan dalam acara pengundian nomor urut ketiga pasangan capres-cawapres di KPU RI. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjanjikan membangun minimal 150.000 rumah di desa. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo itu menjelaskan, jika Prabowo-Gibran menang dalam Pemilu tahun depan, akan dibangun 20-25 rumah setiap desa. Sementara itu cicilannya akan dibayar oleh APBN.

Dia merinci, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 7,8 triliun setiap tahun untuk mencicil rumah di desa. Namun, Hashim tak menjelaskan lebih rinci mengenai ukuran rumah tersebut dan skema pembiayaan yang akan digunakan.

Data Kebutuhan Rumah Jauh Lebih Besar

Gedung apartemen yang sedang dibangun dan rumah kumuh di pusat kota Jakarta. Foto: Bay Ismoyo/AFP

Kebutuhan rumah di Indonesia memang menjadi salah satu persoalan dan angkanya dari tahun ke tahun justru meningkat. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, kebutuhan atau backlog perumahan pada 2023 mencapai 12,7 juta.

Sebanyak 93 persen backlog perumahan, sebagian besar berasal dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Mengutip Kementerian PUPR, yang dimaksud backlog adalah kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada suatu kawasan atau wilayah tertentu. Backlog tidak mengacu pada jumlah warga yang belum memiliki rumah, karena bisa juga pengurangan backlog dilakukan melalui rumah sewa atau rusunawa.

Pemerintah melalui Ditjen Perumahan Kementerian PUPR terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong ketersediaan hunian layak bagi masyarakat. Pada tahun 2023, Pemerintahan Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran program penyediaan perumahan sebesar Rp11,27 triliun.

Anggaran tersebut utamanya digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun), rumah swadaya, rumah khusus (rusus), dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

“Hingga 12 Juni 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,74 triliun atau 24,36 persen dari total anggaran, dengan realisasi fisik mencapai 27,33 persen,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam rapat dengan Komisi V DPR, Juni 2023 lalu.

Menurut Iwan Suprijanto, realisasi fisik kegiatan Ditjen Perumahan secara khusus dilaksanakan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 1.633 unit atau 29,54 persen dari target 5.528 unit. Selanjutnya pembangunan rumah swadaya sebanyak 93.139 unit atau 62,07 persen dari target 150.050 unit.

Sedangkan untuk pembangunan rumah swadaya dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) dengan realisasi 88.389 unit serta mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (NAHP) sebanyak 4.750 unit.