news-card-video
13 Ramadhan 1446 HKamis, 13 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45

Jawab Tekanan Inflasi & Geopolitik, Wamenkeu Dorong Negara ASEAN Jaga Fiskal

3 Oktober 2024 10:45 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan paparannya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/9/2024). Foto: Ave Airiza/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan paparannya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/9/2024). Foto: Ave Airiza/kumparan
ADVERTISEMENT
Tekanan inflasi serta ketegangan geopolitik yang tidak stabil disebut menjadi salah satu tantangan bagi kondisi fiskal negara-negara di ASEAN.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono yang disapa Tommy, menyebut negara-negara ASEAN perlu meningkatkan manajemen risiko fiskal mereka.
“Dengan adanya tekanan inflasi dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung secara global. Setiap negara anggota ASEAN perlu meningkatkan strategi manajemen risiko fiskalnya,” kata Tommy saat membuka ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024 di Denpasar, Bali pada Kamis (3/10).
Tommy mengatakan hal itu dapat dilakukan dengan memahami tantangan secara mendalam sampai menetapkan langkah efektif untuk mitigasi dampak dari situasi tersebut.
Tommy mengungkapkan dalam merumuskan langkah dan mitigasi dampak, diperlukan kerja sama antar negara-negara ASEAN yang berkelanjutan.
“Hal tersebut bisa dicapai dengan memperkuat kolaborasi regional akan memungkinkan kita untuk secara kolektif mengatasi risiko-risiko ini, mendorong inovasi dan solusi berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua anggota ASEAN,” ujar Tommy.
ADVERTISEMENT
Tommy menyebut salah satu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan fiskal oleh negara-negara di ASEAN adalah volatilitas harga energi dan pangan agar anggaran tetap stabil.
“Volatilitas yang tinggi pada harga energi dan pangan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap stabilitas anggaran. Para bendahara harus menavigasi fluktuasi ini sambil memastikan kecukupan pendanaan untuk layanan-layanan penting dan program-program sosial,” terang Tommy.