Jelang 100 Hari Kerja, AHY Kebut Pembangunan Infrastruktur Agar Tepat Sasaran

8 Januari 2025 11:16 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat pada Selasa (8/1/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat pada Selasa (8/1/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil para menteri di bawah koordinasi Kemenko IPK. Pertemuan ini membahas proses kerja jelang 100 hari kerja agar pembangunan infrastruktur ke depan dapat tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
“Yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus juga kesejahteraan masyarakat,” ungkap AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat pada Selasa (8/1).
Ke depan, AHY ingin pembangunan infrastruktur dapat langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Maka dari itu menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, Ia ingin merumuskan pembangunan yang diprioritaskan.
“Ya tentu (bahas capaian 100 hari kerja). Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis, tapi juga ada yang mungkin teknis tapi bernilai strategis yang perlu kita bahas. Karena infrastruktur itu spektrum yang luas bukan hanya yang sifatnya besar ataupun yang megah, tetapi juga banyak infrastruktur dasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, kita ingin itu semua mendapatkan prioritas,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Hal yang menjadi bahasan dari pertemuan ini adalah rekapitulasi capaian pembangunan di tahun 2024 dan proyeksi pembangunan untuk tahun 2025.
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaman.