Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Jelang Pilkada Serentak, Pemerintah Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK Bawaslu
19 April 2024 7:51 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan persetujuan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu ).
ADVERTISEMENT
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan persetujuan formasi ditetapkan sebanyak 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.
Rekrutmen ini, lanjut Anas, juga diharapkan memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN atau honorer di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.
“Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan presiden,” lanjut Anas.
Anas mengatakan, momentum ini diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki pekerjaan besar, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada ) serentak di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Mudah-mudahan nanti formasi ini bisa dioptimalkan dan harapan saya ini bisa mendorong target kinerja, termasuk dalam menyongsong Pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang baru pertama kali ini terjadi di Indonesia,“ jelasnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu tahun ini adalah para fresh graduate agar Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT.
"Kami berterima kasih banyak kepada Kementerian PANRB dan pemerintah yang memberikan 18.557 formasi kepada kami dan kami berharap teman-teman bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan Pemilu," tuturnya.
Bagja menyebutkan lima besar formasi yang akan direkrut di Bawaslu, yaitu Analis Hukum, IT, Analis Pengawasan, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Publik, dan Auditor.
ADVERTISEMENT
"Karena akan berkaitan dengan pengawasan, terutama pencegahan dan penindakan saat menangani perkara-perkara yang masuk di Bawaslu,” tutupnya.