Jelang Pilpres, Daya Beli Masyarakat Bakal Melonjak Mulai Semester II 2023

Chatib Basri Foto: bekraf.go.id

Pilpres 2024 mendatang akan menjadi ajang pesta demokrasi sekaligus momentum bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Konsumsi atau daya beli masyarakat diperkirakan mengalami kenaikan signifikan pada periode ini.

Ekonom Senior Chatib Basri mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tanah Air akan menggeliat enam bulan sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan. Adapun pemilihan presiden ini akan berlangsung pada 14 Februari 2024, sehingga pada bulan Agustus 2023 diprediksi konsumsi Indonesia akan melonjak naik.

"Enam bulan sebelum Pemilu 2024, data selalu menunjukkan konsumsi itu luar biasa besarnya. Tahun 2004, 2009, 2014, 2019, enam bulan sebelum election itu consumption growth besar sekali. Ini tidak perlu melihat datanya, bisa diduga," ujar Chatib dalam BTP Economic Outlook 2023, Senin (5/12).

Menurutnya, ketika masa kampanye tiba, arus lalu lintas udara di Bandar Udara Soekarno Hatta juga akan sangat ramai. Pasalnya, para politisi harus pergi melakukan kampanye ke daerah-daerah.

Selain itu, mereka juga harus membeli makanan, banner hingga transportasi. Ia menilai, pengeluaran pada sektor itu menghabiskan anggaran yang sangat besar.

Mantan Menteri Keuangan itu merincikan, pada Pilpres sebelumnya terdapat 750 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, di setiap TPS harus ada perwakilan satu orang dari masing-masing partai politik di satu TPS.

"Saya tidak tahu jumlah TPS saat ini, dulu sekitar 750 ribu TPS. Di setiap TPS harus ada saksi dari setiap partai," kata dia.

Hal ini tentu akan membuat saksi dari setiap partai untuk berada di TPS dari pagi sampai malam. Apabila biaya konsumsinya dialokasikan sebesar Rp 100.000, lalu dikalikan dengan 750 ribu TPS untuk satu saksi dari satu partai, maka anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 750 miliar pada hari itu.

"Bisa dibayangkan pada hari itu kalau 1 partai itu Rp 750 miliar," ungkapnya.

Meski begitu, ia menyebutkan ada hal yang perlu diantisipasi oleh setiap calon presiden (Capres). Sebab, capres akan diumumkan pada September, sehingga Chatib tidak yakin dengan capres yang dicalonkan dapat melakukan major policy reform.

"Karena akan tunggu presiden baru, setelah ada presiden baru nanti orang akan menunggu menterinya siapa. Kalau ada major decision mungkin hanya akan bisa dilakukan dari sekarang-Agustus 2023. Kalau mau lakukan yang major harus dilakukan sekarang," pungkas Chatib.