Jelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Bakal Cairkan Anggaran Rp 540 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (15/12/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mencairkan anggaran senilai Rp 540 triliun di akhir 2023. Dana APBN tersebut akan digunakan untuk membayar tagihan, salah satunya subsidi dan kompensasi.

"Kita masih punya separuh bulan sampai 29 Desember. Saya sampaikan 2 minggu ke depan ada Rp 540 triliun kita akan bayar berbagai tagihan-tagihan. Jadi dua pekan ke depan luar biasa sangat besar operasi APBN kita," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (15/12).

Adapun realisasi belanja negara tercatat Rp 2.588 triliun per 12 Desember 2023 atau turun 4,1 persen dari periode yang sama tahun lalu. Anjloknya realisasi itu disebabkan oleh turunnya harga minyak yang membuat belanja subsidi dan kompensasi ikut merosot.

Dalam APBN 2023, asumsi harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran USD 90 per barel. Sementara berdasarkan data di Kementerian ESDM, harga minyak per November 2023 sebesar USD 79,63 per barel.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan pihaknya memiliki strategi lain guna mempercepat belanja negara di 2023. Selain dengan menggelontorkan anggaran untuk membayar tagihan.

Pertama, mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) mempercepat penyelesaian kontrak proyek hingga ke tahapan pencairan anggaran. Melalui penerbitan surat perintah membayar (SPM) atas kontrak atau proyek terkait.

"Kemudian mendorong Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia terus memonitor dan mendeteksi kendala terhadap proses pengajuan SPM. Karena sejumlah kendala seperti internet dan gangguan sistem kerap menghambat proses penyerapan anggaran," ungkap Astera.

Ketiga, pemerintah pusat meminta KPPN wilayah bekerja ekstra di dua minggu terakhir tahun ini. Terutama karena banyak pengajuan SPM oleh K/L dilakukan di hari-hari terakhir jelang tutup buku anggaran, termasuk tahun buku anggaran 2023.

"Kalau kita lihat, Jakarta yang mencakup 70 persen dari belanja itu average SPM yang masuk ini luar biasa lonjakannya. Di November itu hanya sekitar 900 SPM, untuk bulan Desember ini minggu pertama sudah naik ke 1.200 SPM. Kemudian minggu kedua naik 1.900 SPM, dan 12 Desember ada satu KPPN yang menerima hampir 5.000 SPM," ujar Astera.

Strategi terakhir, mendorong koordinasi Kemenkeu dengan K/L lain untuk mempercepat penyerapan anggaran. "Utamanya untuk kontrak-kontrak atau proyek yang bersifat jangka pendek agar segera masuk ke dalam tahap pencairan anggaran," tutur Astera.