Jepang vs Korsel Ribut, Bisnis Samsung di Pasar Dunia Terancam

Samsung Galaxy A70. Foto: Bianda Ludwianto/kumparan

Pembatasan ekspor bahan baku produk hi-tech oleh Jepang ke Korea Selatan (Korsel) mengancam produksi dan pasokan ponsel dunia. Alasannya bahan baku yang dikuasai Jepang sangat vital untuk pembuatan komponen ponsel pintar seperti memory chip hingga layar LCD.

Dikutip dari CNBC, Kamis (11/7), Korsel melalui industrinya seperti Samsung Electronics dan SK Hynics menguasai jaringan produksi memory chips dunia. Samsung sebagai market leader-nya.

"Keputusan Jepang yang menghantam industri chip Korea Selatan mengancam distribusi produksi ponsel pintar dunia yang dibuat oleh Samsung dan SK Hynix," tulis CNBC.

Presiden Korsel, Moon Jae-in akan menaikkan anggaran untuk mendukung pengembangan komponen-komponen vital elektronik di dalam negeri.

"Ini merupakan hal yang tidak enak, tapi kita tak punya pilihan selain mempersiapkan segala kemungkinan," kata Presiden Moon.

Pengguna memory chip buatan Samsung, tak hanya untuk produk Samsung sendiri. Huawei, salah satu produsen smartphone terbesar dunia, juga menjadi pengguna memory chip Samsung.

Ditulis Wall Street Journal (WSJ), meski kedua produsen berkompetisi memperebutkan pasar smartphone dunia, namun Huawei juga pembeli memory chip dari Samsung.

WSJ menulis bahwa perang dagang antara AS-China telah mengancam pendapatan Samsung, selain juga risiko terbaru dari hukuman dari Jepang. Alasannya, Samsung merupakan pemasok komponen penting seperti layar smartphone (Organic Light-Emitting Diode/OLED) besutan iPhone. Di mana kontrak pengadaan terganggu karena menurunnya penjualan iPhone akibat perang dagang. Belum lagi Huawei, konsumen memory chip Samsung, juga terkena sanksi dari AS.

Semua peristiwa ini membuat proyeksi laba bersih Samsung anjlok hingga 53 persen di 2019, yakni dari 14,87 triliun won ke 6,5 triliun won. Apalagi 75 persen laba operasi Samsung bersumber dari penjualan memory chip pada tahun 2018.

Perang Dagang Jepang vs Korsel Dipicu Peristiwa Sejarah Masa Lalu

Konflik perang dagang Jepang-Korsel bermula dari peristiwa sejarah, yakni saat Jepang menjadikan negeri K-Pop sebagai negara jajahan periode 1901-1945. Persoalan dipicu keputusan Mahkamah Agung Korsel pada Oktober 2018 yang menghukum perusahaan Jepang yang beroperasi di Korsel, yakni Nippon Steel Corp.

Nippon Steel diminta memberi kompensasi terhadap warga Korsel korban kerja paksa dan perbudakan seks, pada periode penjajahan. Hukuman kali ini menyasar ke perusahaan, bukan hanya Jepang sebagai negara.

Jepang pun menolak putusan ini. Termasuk menolak melibatkan perusahaan mereka dalam sejarah masa lalu. Alasannya, persoalan terkait kerja paksa telah diselesaikan melalui hubungan diplomatik pada tahun 1965. Saat itu, Jepang sepakat memberikan kompensasi berupa bantuan ekonomi senilai USD 300 juta.

Karena hukuman menyasar perusahaan, maka Jepang melakukan aksi balasan (tit-for-tat) kepada Korsel. Seperti putusan MA Korsel, aksi balasan Jepang juga mengarah ke perusahaan-perusahaan di Negeri Gingseng. Jepang membatasi dan memperketat ekspor komponen penting untuk bahan baku industri hi-tech di Korsel.

"Langkah Jepang ini bertentangan dengan regulasi World Trade Organization. Kita melakukan komunikasi dengan industri dan mencari pembelaan merujuk ke aturan nasional dan internasional," kata Wakil Menteri Perdagangan dan Investasi Korsel, Park Tae-sung dikutip WSJ.