JICA Bantu Pembangunan SKPT di 6 Pulau Terluar RI

Pembangunan SKPT Saumlaki Foto: Resnu Andika/kumparan

Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan dukungan pendanaan hibah untuk pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Hibah, Grant Agreement for The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands Phase 2.

Penandatanganan Perjanjian Hibah diwakili oleh Chief Representative JICA Indonesia Office dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar, di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Selasa (2/2).

Antam menyambut baik dukungan pemerintah Jepang melalui JICA. Menurut dia, kerja sama tersebut bisa juga meningkatkan perekonomian.

"SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan," kata Antam melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/2).

Antam menjelaskan, dukungan tersebut dalam rangka menyukseskan ‘Program for Development of the Integrated Marine and Fisheries Center and Market in Outer Islands’ yaitu pembangunan SKPT untuk bisa didirikan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan pada 6 pulau terluar yaitu Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa, dan Biak.

Antam mengungkapkan langkah ini merupakan mekanisme hibah langsung yang baru pertama kali ada di Indonesia, di mana pemerintah Jepang secara langsung mentransfer dana hibah kepada KKP dalam mata uang yen senilai 5,5 miliar yen atau setara dengan Rp 704,6 miliar.

Transfer dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama telah diberikan senilai 2,5 miliar yen dan kedua senilai 3 miliar yen akan diberikan setelah perjanjian hibah kedua dilakukan.

Hibah tersebut efektif sampai dengan pembangunan fisik selesai yang dalam implementasinya banyak menghadapi hal-hal baru dari mekanisme pengelolaan anggaran hibah dengan skema grant budget support aid. Sejak hibah tahap pertama ditandatangani pada 31 Juli 2018, sudah banyak capaian yang dilakukan oleh KKP.

"Pada hibah tahap pertama, saya lihat banyak capaian yang telah dilaksanakan seperti pengadaan konsultan manajemen, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan lingkungan, pengadaan kontraktor, dan juga pelaksanaan konstruksi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di Biak," ujar Antam.

Pembangunan SKPT Saumlaki Foto: Resnu Andika/kumparan

Setelah dilaksanakan penandatanganan Grant Agreement tahap kedua ini, KKP akan menindaklanjutinya dengan melakukan proses registrasi hibah dan izin pembukaan rekening hibah tahap kedua ke Kementerian Keuangan.

Antam berharap, proses pembangunan di 6 lokasi SKPT dapat segera direalisasikan secara akuntabel dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

"Saya optimistis, dengan kerja keras seluruh penanggung jawab SKPT dan berkat dukungan lintas sektor terkait dan Pemerintah Daerah setempat, pembangunan SKPT dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan," ungkap Antam.

Sementara itu, Chief Representative of JICA Indonesia, Shigenori Ogawa, mengatakan program hibah ini bertujuan mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal. Nantinya, nelayan skala kecil dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage dan fasilitas produksi es.

"Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada stimulasi industri perikanan lokal dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir melalui nilai tambah yang lebih tinggi pada produk perikanan dan distribusi produk yang lebih baik di luar pulau," ujarnya.

Kerja sama antara JICA dan pemerintah Indonesia di bidang kelautan sudah terjalin lebih dari 40 tahun. Salah satu yang menonjol adalah kerja sama terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta.