Jika Diminta DPR, BPK Akan Audit Dana Pemerintah Rp 90,45 M ke Influencer

Ilustrasi influencer perempuan. Foto: Shutterstock

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya buka suara mengenai temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal dana pemerintah ke influencer yang mencapai Rp 90,45 miliar pada 2014-2018.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya akan memberikan informasi selengkapnya mengenai temuan ICW tersebut pada bulan depan. Menurutnya, hal tersebut akan dilakukan setelah BPK melakukan kick off audit pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi COVID-19.

“Akan ada informasi soal itu. Setelah kick off risk-based comphrehensive audit atas pengelolaan keuangan negara dalam kondisi pandemi COVID-19. Diperkirakan 1-2 minggu ke depan,” ujar Agung kepada kumparan, Sabtu (22/8).

Sementara itu, Anggota BPK Achsanul Qosasi mengungkapkan, temuan ICW itu ada kemungkinan lebih besar lagi jika diakumulasikan hingga tahun ini. Apalagi, dana untuk influencer itu tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.

“Itu kabarnya tersebar di 34 kementerian dan lembaga, sehingga jika dikumpulkan dari 2017-2020, mungkin jumlahnya akan besar sebagaimana disebut ICW,” kata Achsanul.

Achsanul Qosasi. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Meski demikian, BPK belum menelusuri lebih lanjut mengenai dana pemerintah ke influencer. Kecuali jika ada desakan permintaan dari DPR RI.

“BPK belum menelusuri hal tersebut. Karena terbagi dalam beberapa kementerian dan lembaga, dan terakumulasi dalam beberapa tahun. Kecuali ada permintaan dari DPR RI,” jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto juga menyoroti soal transparansi anggaran tersebut. Dia pun meminta KPK dan BPK untuk mengecek soal anggaran tersebut.

"Bila benar adanya, uang negara yang dialokasikan untuk influencer demikian besarnya dan disinyalir transparansi dan akuntabilitasnya rendah, saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK segera memulai lagi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan uang negara tidak menguap dan dikorupsi," kata Didik kepada wartawan, Sabtu (22/8).

"Demikian juga BPK harus melakukan audit yang mendalam agar uang rakyat tidak dipergunakan untuk kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan yang tidak bermanfaat," sambung politikus Demokrat itu.

ICW menyoroti mengenai belanja pemerintah pusat untuk aktivitas digital dalam bentuk jasa influencer. Temuan ICW sejak 2014-2018, total anggarannya mencapai Rp 90,45 miliar.

"Ya ini khusus untuk influencer ya, total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp 90,45 miliar," kata Peneliti ICW Egi Primayogha, Kamis (20/8).

Adapun angka tersebut didapatkan oleh ICW berdasarkan penelusuran singkat pada 14 sampai 18 Agustus 2020 di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Adapun influencer ini membawa tugas menyampaikan program-program pemerintah.