Jokowi Alokasikan Anggaran Infrastruktur di 2022 Lebih Besar dari Kesehatan
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarPresiden Jokowi berencana mengalokasikan anggaran infrastruktur tahun depan sebesar Rp 384,8 triliun. Jumlah ini lebih banyak dari alokasi yang akan dianggarkan untuk sektor kesehatan Rp 255,3 triliun.
Dalam pembacaan Nota Keuangan 2022, Jokowi mengatakan anggaran infrastruktur akan digunakan di antaranya untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai anggaran kesehatan lebih rendah dari belanja infrastruktur menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Padahal infrastruktur yang sudah ada saja utilitasnya di beberapa proyek masih rendah karena mobilitas dan logistik belum pulih.
"Bayangkan masyarakat mobilitasnya rendah, kemudian proyek infrastruktur itu nanti siapa yang menggunakan? Ini sangat tidak realistis. Harapannya anggaran kesehatan jauh lebih tinggi dibanding infrastruktur," katanya saat dihubungi kumparan, Senin (16/8).
Anggaran kesehatan tahun depan yang direncanakan sebesar Rp 255 triliun itu setara 9,4 persen dari total APBN 2022. Namun, porsinya akan dibagi-bagi tidak hanya untuk penanganan pandemi.
Dalam pidatonya, Jokowi membeberkan sejumlah agenda utama dari anggaran kesehatan ini adalah untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Khusus untuk antisipasi dampak risiko COVID-19, fokus utamanya adalah anggaran buat testing, tracing dan treatment. Selanjutnya pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, hingga penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
Melihat porsi anggaran kesehatan khususnya pandemi lebih rendah dari sektor infrastruktur, Bhima berharap pemerintah bisa merevisinya.
"Masih ada waktu buat pemerintah dan DPR melakukan realokasi anggaran infrastruktur, digeser ke kesehatan selama APBN 2022 belum disahkan," kata
Alokasi Dana Infrastruktur Berpotensi Mubazir
Bhima juga menilai alokasi dana infrastruktur yang lebih besar tahun depan berpotensi mubazir karena pergerakan utilitasnya rendah akibat pembatasan aktivitas. Padahal, pembebasan lahan sudah memakan biaya besar, setidaknya 40 persen dari total biaya proyek.
"Kalau pemanfaatan untuk industri rendah dan biaya logistik juga ternyata belum turun signifikan, ya sayang sekali (alokasi anggarannya)," ujarnya.
Di sisi lain, dia juga khawatir alokasi anggaran infrastruktur yang besar di tahun depan akan membuat semakin banyak tenaga kerja asing masuk Indonesia. Hal ini akan berpotensi adanya penularan virus corona lebih luas.
Menurutnya, harus ada batasan jelas porsi TKA yang ada di berbagai proyek infrastruktur di masa pandemi, karena lonjakannya dianggap tidak wajar ketika masih terdapat pekerja yang harusnya bisa terserap di sektor ini.
"Ini yang menjadi dasar sebelum pandemi, masifnya pembangunan infrastruktur tidak berkorelasi terhadap serapan tenaga kerja secara total, karena multiplier effect (efek ganda) infrastruktur dengan konten impor yang tinggi akhirnya melemahkan industri dalam negeri," ujar dia.