Jokowi Bantah Bahas Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025 di Sidang Kabinet

28 Februari 2024 10:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Rapim TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Rapim TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah membahas spesifik terkait program makan siang dan susu gratis yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pada sidang kabinet paripurna, Senin (26/2) lalu.
ADVERTISEMENT
Adapun makan siang dan susu gratis itu merupakan program prioritas Prabowo-Gibran. Hal ini mengingat keduanya masih unggul dalam perhitungan versi KPU dengan perolehan suara hampir 60 persen.
Ndak ada, hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” katanya dalam acara Rapim TNI-Polri, Rabu (28/2).
Menurut Jokowi, hal tersebut dilakukan supaya presiden terpilih nantinya jadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran agar lagi mengajukan anggaran kepada DPR.
“Inilah yang disampaikan di rapat paripurna, tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan (makan siang gratis),” tambah dia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran. Rencananya, anggaran program prioritas tersebut masuk dalam APBN 2025.
ADVERTISEMENT
Bahkan ia mengatakan, nantinya satu anak akan mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp 15 ribu per hari, belum termasuk susu. Ia memastikan, program ini akan merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Per anak kira-kira Rp 15 ribu, di luar susu," kata Airlangga kepada awak media di kantornya, Senin (26/2).
Airlangga melanjutkan, pemerintah pusat tidak mengatur menu makan gratis tersebut. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah daerah masing-masing.
"Untuk menunya nanti dilepas, kita tidak menyeragamkan," ungkapnya.