Jokowi Belum Tahu Langkah yang Akan Ditempuh Kalau Banding Nikel Kalah di WTO

Presiden Joko Widodo saat puncak HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Foto: Dok. PDIP

Indonesia telah melayangkan banding atas kekalahan gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO). Kendati berulang kali menyatakan tak gentar bangun hilirisasi nikel di dalam negeri, Presiden Jokowi mengaku belum tahu bagaimana jalan keluar ketika banding di WTO itu tak dikabulkan.

"Kalau banding kalah, saya gak tahu ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan mana yang dibuat negara-negara besar," kata Jokowi pada saat pidatonya di HUT ke-50 PDI-P, Selasa (10/1).

Padahal, menurut Jokowi sebuah negara tak akan bisa jadi negara maju kalau seterusnya mengekspor bahan mentah mereka.

"Sehingga kalau hanya ekspor barang mentah, sampai kiamat kita hanya akan jadi negara berkembang," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bagaimana kesuksesannya melarang ekspor nikel 3 tahun lalu, memberikan nilai tambah mencapai Rp 360 triliun per tahun, dari yang sebelumnya hanya Rp 17 triliun.

"Ini baru nikel, bauksit kita umumkan Desember (2022), setop juga mulai Juni 2023 dan akan kita hilirisasi di dalam negeri, tidak tahu lompatannya tapi kurang lebih dari 20 (triliun rupiah) menjadi Rp 60-70 triliun," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, sumber kekayaan alam Indonesia yang masih tersebar di berbagai wilayah Tanah Air itu harus diintegrasikan sehingga bisa terbangun ekosistem kendaraan listrik, dan selanjutnya akan memberikan ratusan kali lipat nilai tambah bagi Indonesia.

"Problemnya adalah kita digugat Uni Eropa, nikel kita digugat Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan ke Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur," pungkas Jokowi.