Jokowi Bicara Guyana, Negara Termiskin yang Kini Pertumbuhan Ekonominya Tercepat

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat ground breaking kompleks perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Presiden Jokowi bicara mengenai negara-negara miskin yang mampu tumbuh menjadi negara berkembang. Salah satu yang dia contohkan adalah Guyana, negara miskin di Amerika Selatan yang perekonomiannya melesat 62 persen di 2022.

Jokowi menyebut banyak negara-negara di Amerika Latin pada tahun 1950 sampai 1970 sudah menjadi negara berkembang. Namun saat ini banyak dari mereka yang masih jadi negara berkembang, bahkan ada yang jatuh menjadi negara miskin.

"Tapi salah satu contoh negara yang menurut saya karena tata kelolanya baik, lompatan itu terjadi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat fantastis. Guyana," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (2/11).

"Guyana adalah salah satu negara termiskin di Amerika Selatan. Kemudian ditemukan potensi minyak, digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN," tambahnya.

Jokowi juga menyindir Menteri BUMN Erick Thohir yang juga ada di lokasi, bahwa Guyana bisa tumbuh karena andil perusahaan swasta, bukan perusahaan negara. Tapi itu tetap dalam kontrol pemerintah.

"Maaf Pak Erick, digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN, tapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar," ujar Jokowi.

Jokowi mengakui kolaborasi BUMN dan perusahaan swasta yang terjadi di Guyana itu belum dapat ditiru di Indonesia.

"Dan jangan sampai, di sini tuh kadang-kadang swasta ingin mengatur. Yang tertawa itu pasti sudah pernah mengatur. Enggak (benar)," kata Jokowi merespons audience yang tertawa mendengar pernyataannya.

Jokowi menuturkan semestinya swasta bisa berperan tapi tetap pemerintah yang mengatur dan memfasilitasinya. Apabila itu maksimal, Indonesia bisa seperti Guyana yang pertumbuhan ekonominya paling cepat.

"Dan kini Guyana menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Tahun 2022 sampai mencapai 62 persen, bukan 22. 62 persen. Tahun yang lalu. Karena swasta dan pemerintah bergandengan," tutur Jokowi.