Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Jokowi Buka Keran Ekspor, Permintaan Pasir Laut RI Lebih dari 1 Miliar Kubik
30 September 2024 18:53 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Menurut perhitungannya, penerimaan negara dari ekspor pasir laut 1 miliar kubik mencapai Rp 66 triliun.
"Permintaannya banyak. Kalau saya lihat dari jumlah permintaan, lebih dari 1 miliar kubik. Dari 1 miliar kubik saja, negara mendapat Rp 66 triliun dengan (menggunakan) aturan yang sekarang,” kata Trenggono saat acara pelepasan ekspor tuna kaleng dari Banyuwangi ke Kanada, di Banyuwangi, Senin (30/9).
Namun Trenggono tak merinci detail negara mana saja yang mengajukan permintaan. Dia hanya menegaskan dibukanya keran ekspor pasir laut sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara bukan hanya dari pajak melainkan sektor lain yang alam berikan.
“Karena selama ini pasir laut banyak diambil secara ilegal dan negara tidak mendapatkan apa-apa,” ungkapnya.
Menurut dia, nilai Rp 66 triliun dari 1 miliar kubik pasir laut adalah nilai yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan di sektor perikanan dan kelautan.
ADVERTISEMENT
“Gede enggak? Gede! Buat membangun nelayan, buat membangun seluruh sektor kelautan lebih dari cukup,” ujar Trenggono.
Trenggono juga menegaskan, ekspor pasir laut diperlukan karena sedimentasi yang merupakan bagian dari oseanografi, apabila didiamkan terus menerus akan membentuk pulau baru.
Sementara apabila sedimentasi masuk ke wilayah vegetasi, justru akan merusak lingkungan yang berdampak pada nelayan tidak bisa melaut karena laut dan pelabuhannya dangkal. Ikan juga tidak bisa memijah dengan baik karena dangkal.
“Yang ekspor pasir laut bukan hanya Indonesia, tapi Australia ekspor, Jerman ekspor, banyak,” bebernya.
Kebutuhan pasir laut untuk kepentingan reklamasi disebutnya juga banyak dibeli beberapa negara, antara lain Uni Emirat Arab, Jepang, hingga negara tetangga Indonesia, Singapura.
Ketika ditanya dampak lingkungan dan protes yang dilayangkan berbagai pihak termasuk dari kalangan politisi termasuk dari Partai Gerindra, Trenggono tak menjelaskan lebih banyak. “Kalau politisi, ndak apa-apa lah,” terangnya.
ADVERTISEMENT