Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo menganggap pelemahan rupiah terhadap dolar AS beberapa waktu lalu belum mengkhawatirkan. Sebab fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih baik.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini mulai menguat di level Rp 13.877. Pada Jumat pekan lalu, nilai tukar rupiah mencapai Rp 13.879/dolar AS, dan sempat mencapai level Rp 13.900 pada Selasa pekan lalu.
Menurut Jokowi, saat ini laju inflasi masih terjaga sesuai target sekitar 3,5%, laju ekspor mulai meningkat, dan defisit neraca perdagangan mulai membaik.
"Ya saya yakin fundamental kita ini baik, ada growth, ada pertumbuhan, inflasi juga bisa kita kendalikan di kurang lebih 3,5%, kemudian juga ekspor kita juga masih baik, defisit neraca kita juga semakin baik. Artinya fundamental makro kita baik," ujar Jokowi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4).
ADVERTISEMENT
Jokowi juga menjelaskan, penguatan dolar AS tersebut tak hanya berdampak ke rupiah, tapi juga pada nilai tukar negara lain.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), sejak awal bulan ini hingga 26 April 2018, rupiah terdepresiasi 0,88% (month to date/mtd). Ini masih lebih baik dibandingkan negara Asia lainnya, seperti baht Thailand yang melemah 1,12%, ringgit Malaysia melemah 1,24%, dolar Singapura melemah 1,17%, bahkan rupee India melemah 2,4%.
"Dan supaya kita tahu semuanya bahwa urusan kurs ini hampir semua negara fenomena pasar global yang semua negara juga mengalami. Semua negara juga sedang bergejolak. Kursnya. Kena dampak dari kebijakan-kebijakan terutama kenaikan suku bunga di Amerika Serikat," jelasnya.
Jokowi pun menegaskan, pemerintah tak pernah mengintervensi BI terkait keputusan bank sentral tersebut untuk membuka ruang kenaikan suku bunga acuan.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah tidak akan intervensi urusan moneter karena ini adalah nanti kebijakannya ada di BI," tambahnya.