Jokowi: Coba Cek Negara Lain Apa Punya Tim Pengendali Inflasi, Enggak Ada!

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, hanya di Indonesia penanganan inflasi dilakukan secara sistematis, tak hanya secara moneter lewat bank sentral tapi juga dengan kebijakan fiskal hingga pantauan di lapangan. Bahkan ia mengeklaim hanya Indonesia yang memiliki tim pengendali inflasi.

Adapun untuk tim pengendali inflasi sendiri saat ini terbagi menjadi dua yakni di pusat dan daerah. Di mana, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya.

TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi.

Jokowi bilang, pengendalian inflasi adalah kunci dari ekonomi suatu negara. Sebab, percuma jika pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tapi inflasi tembus di atas 9 persen. "Karena pasti tekor," tegas presiden.

Lebih lanjut, orang nomor satu di RI itu mencontohkan di negara lain, bank sentral yang menjadi gugus pengendali inflasi. Tapi Indonesia memiliki strategi yang berbeda.

"Kita kombinasi, ada kebijakan moneter, fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," ungkapnya.

Di sisi lain, Jokowi menyebut angka inflasi Indonesia jauh lebih rendah ketimbang sejumlah negara di dunia termasuk Argentina. Hal itu didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi.

"Inflasi sangat terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023, ini sebuah angka yang sangat baik sekali," kata Jokowi. Jokowi membandingkan angka inflasi Indonesia dengan sejumlah negara di dunia.

"Inflasi Argentina tembus 113 persen, ini pertumbuhan ekonomi berapa pun tekor," ungkap Jokowi. Kemudian inflasi Turki 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, AS 3,2 persen.