Jokowi: Dulu Lampung-Palembang 11 Jam, Sekarang Ada Tol Hanya 3 Jam

Presiden Joko Widodo meninjau Jalan Tol Trans Sumatera di Mesuji, Provinsi Lampung, Jumat (15/11). Foto: Presidential Palace/Agus Suparto

Mobilitas dari Lampung menuju Palembang kini semakin cepat dan mudah. Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km telah diresmikan Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat (15/11).

Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung merupakan lanjutan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km yang sudah beroperasi sejak Maret 2019. Jalan tol ini terbagi menjadi 2 seksi yaitu Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 112,20 km dan ruas Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 77 km.

Jokowi bilang adanya akses Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung akan mempercepat mobilitas dari Lampung menuju Palembang menjadi hanya 3 jam.

"Coba dulu dari Lampung ke Palembang berapa jam? 10 jam, 9 jam, ada yang 11 jam, sekarang berapa? 3 jam. Itu yang namanya kecepatan, itu yang namanya efisiensi," tegas Jokowi di Mesuji, Lampung, Jumat (15/11).

Maka dari itu, pembangunan jalan tol akan tetap menjadi prioritas Jokowi. Untuk Tol Trans Sumatera, Jokowi menargetkan harus bisa tersambung ke Aceh di tahun 2024.

Tol Trans Sumatera ruas Medan-Binjai yang dibangun PT Hutama Karya. Foto: Wendiyanto/kumparan

"2024, insyaallah tersambung," sebutnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur yang akan diperpanjang sampai ke Bontang. Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13)–Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13)–Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja–Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa–Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran–Samarinda (17,550 Km).

"Kita ini ingin kecepatan dalam (urusan) logistik kita," sebutnya.

Tidak hanya itu, Jokowi ingin jalan tol ke depan juga terhubung dengan pusat bisnis dan wisata. Sehingga harapannya muncul pusat ekonomi baru di Indonesia.

"Semuanya ini tugasnya gubernur, bupati, walikota ke sana.

"Kalau enggak mampu, ya pusat lagi kalau enggak mampu. Tapi saya cek dulu kalau emang mampu ya harus daerah," jelasnya.