Jokowi Geregetan: APBN Uang Rakyat, Kok Dibelikan Barang Impor

Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi memarahi banyak instansi dalam acara Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3) yang disiarkan secara daring. Dia mengaku geregetan karena Indonesia banyak mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri.

Dia menyebut, uang negara yang sudah dimasukkan dalam APBN malah banyak dibelanjakan barang-barang impor. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, APBN 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun yang dialokasikan ke berbagai kementerian, lembaga, dan daerah.

"Karena apa? Order-nya ada. Ini captive. Uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri, kok dibelikan barang impor, itu gimana, toh? Geregetan saya," kata Jokowi.

Barang-barang yang diimpor, kata Jokowi, mulai dari tempat tidur, kursi, CCTV, seragam, buku tulis, hingga pensil dan pulpen. Padahal, barang-barang ini seharusnya bisa dibikin oleh UMKM Indonesia dan masuk e-catalog.

"Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita, laptop mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diterusin," kata dia.

Jokowi menjelaskan, belanja barang dan modal pemerintah pusat dan daerah sangat besar. Ia pun merinci untuk anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemda Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

"Ini duit gede banget, besar sekali, enggak pernah kita lihat dan kita ini, kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," katanya.

Presiden melanjutkan, jika seluruh BUMN saja menggunakan produk lokal untuk belanja barang dan jasa, hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen. Namun Jokowi jengkel, yang terjadi justru sebaliknya, yakni kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemda masih menggunakan produk impor di pengadaan barang dan jasa.