Jokowi Ingin Penyaluran Bansos hingga Subsidi Listrik Gunakan Data Regsosek

Ketum Golkar Airlangga Hartarto tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemberian bantuan perlindungan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa memanfaatkan data di Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Data itu bisa dilengkapi dengan yang ada di BPS, sehingga lebih tepat sasaran.

"Arahan Bapak Presiden basis data ini dipergunakan seoptimal mungkin dan ini digunakan oleh kementerian dan lembaga. Oleh karena itu Bapak Presiden minta bahwa perlindungan sosial nanti mulai bantuan sosial (bansos) reguler PKH, BPNT, dan subsidi jaminan sosial," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (24/10).

"Kemudian juga ini akan terus menggunakan data yang ada. Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya UMKM dan SDM dan juga dalam konvergensi sosial," tambahnya.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan), Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kedua kiri) saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Airlangga mengungkapkan Jokowi juga meminta data Regsosek juga bisa dimanfaatkan terkait program Kartu Indonesia Pintar, BLT Desa, subsidi pupuk, subsidi LPG 3 kg, subsidi listrik, hingga Kartu Prakerja.

"Untuk itu dibutuhkan instruksi Presiden di mana nanti akan disusun pemangku datanya yang diusulkan di Kementerian Keuangan dan kebijakannya oleh Menteri Bappenas," ujar Airlangga.

Selain terkait Regsosek, rapat terbatas tersebut juga membicarakan kelanjutan bantuan beras tahap kedua. Jokowi meminta bantuan itu dilanjutkan sampai akhir 2023.

Bantuan beras tersebut sudah mulai didistribusikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada September hingga November 2023.

Masing-masing penerima akan mendapat 1 karung berisi 10 kg beras. Pemberian bansos beras ini juga dibarengi dengan penyaluran 1 kilogram ayam dan telur melalui ID FOOD.

"Dalam rapat Bapak Presiden mengarahkan untuk bantuan beras dilanjutkan di Bulan Desember," tutur Airlangga.