Jokowi: Jangan Sampai Kota di RI Kayak Eropa dan AS, Banyak Pengangguran

Presiden Jokowi saat diwawancarai wartawan usai tinjau Pasar Senggol, Dumai, Riau, Sabtu (1/6). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Presiden Jokowi mengungkapkan di tahun ke-100 Indonesia atau di 2045, 70 persen penduduk akan berada di perkotaan. Sementara secara global, 80 persen penduduk diperkirakan berada di perkotaan di tahun 2058.

"Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu juga sudah sering saya sampaikan rencana kota secara detail itu harus dimiliki. Setiap kota di Indonesia," kata Jokowi saat membuka Apeksi di Balikpapan, Selasa (4/6).

Karena itu, Jokowi mengingatkan kepala daerah supaya kota-kota di Indonesia tidak menjadi seperti kota-kota di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Kenapa demikian?

"Sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa maupun di Amerika, kota-kota yang mencekam. Karena pengangguran banyak, karena homeless banyak. Dan kita tidak ingin itu terjadi di negara kita Indonesia," tegasnya.

Ia menegaskan, kota di Indonesia harus menjadi kota yang layak huni dan menyenangkan. Sehingga masyarakat yang berkunjung senang, demikian pula masyarakat yang tinggal di dalamnya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik.

"Kita lihat banyak kota di negara kita mulai macet. Pak Wali Kota Balikpapan, Balikpapan sudah macet saya denger sudah. Surabaya sudah macet, Pak Wali, sampun, Pak. Bandung, Pak Wali Kota Bandung sudah macet sudah. Wali Kota Medan ada? Macet," ujarnya sambil mengabsen satu per satu wali kota yang daerahnya terkenal macet.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya (kunker) ke Riau, Jumat (31/5). Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Karena itu, Jokowi meminta agar rencana pembangunan kota harus memasukkan konsep transportasi massal.

"Kalau kita bayangannya subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget, mahal. Saya sampai hapal. Waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta dibangun itu per kilometer MRT yang bawah tanah itu Rp 1,1 triliun per kilometer. Sekarang sudah Rp 2,3 triliun per kilometer," ungkapnya.

Jokowi yakin APBD yang dimiliki daerah tidak mampu untuk membangun transportasi massal yang baik. Sehingga harus bekerja sama dengan pemerintah pusat.

"Nanti kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi 50:50. APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya. Kalau tidak 10-20 tahun akan datang semua kota akan macet. Enggak percaya kita lihat nanti kalau kota-kota enggak siapkan diri mengenai transportasi massalnya," ujarnya.