Jokowi: Kalau Sudah Dapat Kepercayaan Internasional, Cari Investor Itu Mudah

Presiden Jokowi menghadiri Rembuknas Relawan 'Solmet' di Bogor, Sabtu (16/9/2023). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai membangun kepercayaan mulai dari masyarakat hingga dunia internasional adalah kunci menggaet para investor agar tertarik menanamkan modal di Indonesia.

Berdasarkan pengalamannya merintis usaha dari nol sebelum terjun ke dunia politik, Jokowi belajar bahwa membangun kepercayaan itu tidak mudah. Tetapi sebanding dengan dampak perkembangan usahanya.

Setelah menggeluti dunia politik, Jokowi juga masih memegang pandangan bahwa membangun kepercayaan publik itu penting. Sehingga dapat juga memudahkan dalam membuat kebijakan atau regulasi.

"Itulah yang juga ingin kita bangun terhadap negara yang kita cintai Indonesia, kepercayaan. Rakyat percaya pada negara, pemerintah, dan setelah itu masuk ke internasional. Internasional pada Indonesia, global percaya pada Indonesia, itu tidak mudah," ujarnya saat Rembuknas organ relawan Solidaritas Merah Putih (solmet) di Gedung Putih Tio Ma, Bogor, Sabtu (16/9).

Jokowi menganggap pemerintahannya sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dunia internasional, salah satunya terlihat dari kesuksesan perhelatan KTT G20 Indonesia. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada peningkatan investasi.

"Kalau sudah dipercaya itu, itu mencari modal mudah, mencari investasi mudah. Tapi pertama yang harus kita dapatkan adalah kepercayaan. Masih banyak persoalan yang kita hadapi di negara ini," jelas Jokowi.

Presiden Joko Widodo memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Salah satu persoalan yang perlu dibenahi, kata Jokowi, adalah industri hilirisasi. Indonesia sudah mengekspor komoditas mentah sejak zaman VOC berupa rempah-rempah dan kopi, lalu tren berubah di tahun 1970-an mengekspor minyak mentah, dan tahun 1980-an mengekspor kayu gelondongan.

"Sehingga enggak ada industrinya di Indonesia. Lapangan kerja tidak ada di sini, tapi di negara di mana kayu itu dibawa. Kita mendapatkan uang, tapi dengan jumlah yang sedikit," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan program hilirisasi yang digencarkannya sudah membuahkan hasil. Sebelum larangan ekspor bijih nikel di tahun 2020, nilai ekspor nikel Indonesia hanya Rp 30 triliun. Kini nilainya melambung menjadi Rp 510 triliun.

"Ada yang menyampaikan kepada saya, 'Pak itu kan yang dapat perusahaan, ada perusahaan asing lagi'. Ingat ya, negara ini tidak bisa langsung melakukan sendiri, ada yang lewat BUMN, asa yang lewat swasta," ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan, negara mendapatkan penerimaan dari pajak, baik itu PPh karyawan, PPn, lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, hingga dividen yang disetorkan BUMN.

"Jadi besar mana, penerimaan negara yang Rp 30 triliun sama Rp 510 triliun. Kalau negara sudah dapat penerimaan yang lebih banyak, dari situ kita pakai untuk dana desa, bantuan sosial, subsidi pupuk, subsidi BBM," ujar Jokowi.

Jokowi memastikan terus melanjutkan hilirisasi ini karena juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini mengingat untuk satu industri saja bisa membuka lapangan pekerjaan hingga 70 ribu orang.

"Bayangkan kalau ratusan kita bisa memiliki industri seperti itu. Tidak hanya nikel, tembaga, timah, CPO (crude palm oil)," tutur Jokowi.