Jokowi Kesal Pengadaan Barang & Jasa Banyak Impor: Bodoh Sekali Kita!

25 Maret 2022 9:18 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
56
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalan saat menghadiri acara Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali. Menurutnya, belanja pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemda justru lebih banyak impor dibandingkan produk dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Jokowi menjelaskan, belanja barang dan modal pemerintah pusat dan daerah sangat besar. Ia pun merinci untuk anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemda Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.
"Ini duit gede banget, besar sekali, enggak pernah kita lihat dan kita ini, kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," ujar Jokowi dalam acara Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).
Presiden melanjutkan, jika seluruh BUMN saja menggunakan produk lokal untuk belanja barang dan jasa, hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen. Namun Jokowi jengkel, yang terjadi justru sebaliknya, yakni kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemda masih menggunakan produk impor di pengadaan barang dan jasa.
ADVERTISEMENT
"Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM. Kok kita enggak lakukan? Bodoh sekali kita tidak melakukan ini," tegasnya.
Jokowi juga menerangkan bahwa pembelian barang impor justru akan merugikan negara, yakni adanya arus modal keluar (capital outflow). Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat, pemda, hingga BUMN mulai menggunakan produk lokal.
"Coba kita belokan semua ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini," tambahnya.