Jokowi Masih Kaji 3 Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan
PerbesarPresiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menggelar rapat terbatas terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8).
Rapat tesebut mengkaji alternatif lokasi calon ibu kota yang sudah disiapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur. Para menteri yang hadir pada rapat tersebut diminta memaparkan hasil kajian itu.
"Tadi kita membahas hasil dari kajian lengkap yang dilakukan tim yang dipimpin Bappenas dan beberapa kementerian. Paparkan 3 kandidat, seperti yang disampaikan Pak Presiden," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Bambang pun mengaku sudah menjelaskan hasil kajian tersebut yang merujuk pada kelemahan dan kekurangan di setiap provinsi. Termasuk juga skema pembiayaan yang diminta oleh Presiden Jokowi.
"Kami sampaikan kelebihan dan kekurangan dan kami sampaikan bagaimana bentuk kota yang dibangun dan skema pembiayaan. Intinya Pak Presiden akan segera umumkan lokasi pastinya," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Bambang mengaku bahwa mereka yang terlibat langsung dalam rencana tersebut turut diberikan arahan oleh Jokowi. Termasuk standar kota internasional yang menjadi rujukan pemindahan nanti.
"Soal standar kota. Presiden berikan arahan nanti punya standar kota internasional dan bakal jadi rujukan. Prinsip modern dan yang bisa jaga keberlanjutan kota," jelasnya.
Sementara untuk pembiayaan calon ibu kota yang baru, sudah diputuskan dalam ratas tersebut yaitu bersumber dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga melibatkan pihak swasta.
"Soal pembiayaan sudah disepakati Presiden. Sumber ada 3: APBN, KPBU, dan keterlibatan swasta badan usaha. Khusus APBN akan ada kerja sama pengelolaan aset. Terutama aset di Jakarta dan aset di kota baru," jelasnya.
"Meski pakai APBN tidak akan ganggu prioritas pembangunan lain di APBN. Karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru. Penggunaan APBN murni sudah tidak ada," pungkasnya.