Jokowi Mau Bagi Rice Cooker Gratis, DPR Minta Penerimannya Tepat Sasaran

Ilustrasi rice cooker. Foto: Jimmy Vong/Shutterstock

Pemerintahan Jokowi berencana membagi-bagikan 500 ribu rice cooker gratis bulan depan. Pembagian produk masak ini diinisiasi Kementerian ESDM melalui program Alat Masak Berbasis Listrik (AML) dengan anggaran Rp 347 miliar.

Komisi VII DPR meminta ada pengawasan ketat dalam penyelenggaraan program ini. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, berharap program ini sejalan dengan upaya transisi energi dan harus dibarengi dengan program lain agar capaiannya lebih efektif.

"Beberapa masalah perlu diatasi agar program ini berjalan efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman karakteristik penerima manfaat agar program menjadi tepat guna," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (18/10).

Eddy mengatakan, program rice cooker gratis diperuntukkan bagi rumah tangga dengan daya listrik kecil. Pihaknya berharap pemerintah melakukan pengawasan ketat dalam proses distribusi pembagian bantuan sehingga penerima manfaat merupakan pihak yang berhak.

Deretan rice cooker di toko perabor elektronik. Foto: Azami Adiputera/Shutterstock

“Harus diingat bahwa hanya masyarakat yang selama ini masuk dalam kategori penerima subsidi LPG yang berhak menerima program pembagian rice cooker gratis,” ungkap Eddy.

"Yang perlu dipastikan adalah pendataan terhadap penerima, jangan sampai terjadi perubahan paradigma di masyarakat terkait program rice cooker gratis ini," sambungnya.

Kementerian ESDM menargetkan rumah tangga penerima rice cooker adalah pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA sampai dengan 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala.

Untuk itu, Eddy meminta Pemerintah memastikan infrastruktur listrik bagi masyarakat dapat menunjang adanya program rice cooker gratis. Terutama infrastruktur di daerah.

"Program ini tidak cocok bagi masyarakat yang daerahnya masih kesulitan pasokan listrik. Sementara di kota-kota besar, rata-rata masyarakat memang sudah menggunakan rice cooker. Jadi harus dipertimbangkan ketepatan dari penerima manfaat,” ujar Eddy.

Menurutnya, pemerintah harus membuat program yang dapat diserap oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Dibutuhkan juga adanya program pendukung seperti penyediaan infrastruktur listrik yang merata di seluruh daerah demi menunjang agar program tersebut efisien dan dapat digunakan oleh seluruh penerima bantuan,” imbuh Eddy.

Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam konferensi pers persiapan Perayaan Ulang Tahun ke 25 PAN di Uncle Z, Jakarta, Sabtu (26/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Eddy juga meminta agar setiap program yang dibuat Pemerintah melalui kementerian dan lembaga dapat disosialisasikan dengan baik kepada publik agar masyarakat dapat memahami manfaat dari program yang diberikan.

Eddy menyebut langkah ini bisa menekan impor LPG yang semakin tinggi setiap tahunnya. Dia menilai program pembagian rice cooker gratis juga akan mendorong pengoptimalan permintaan listrik mengingat ada kelebihan pasokan listrik di tanah air.

Adapun tujuan dari bagi-bagi rice cooker gratis adalah untuk menghemat LPG sekitar 29 juta kg atau setara 9,7 juta tabung 3 kg. Program juga diharapkan dapat menurunkan biaya memasak sebagian warga yang sebelumnya menggunakan LPG.

“Program ini bisa mendorong kemandirian energi dan membantu konsumsi listrik yang lebih merata. Karena saat ini kita masih kelebihan pasokan sekitar 6,5 GW,” tuturnya.

Berdasarkan data PT PLN (Persero), terjadi kelebihan pasokan listrik sebesar 7 gigawatt (GW) hingga akhir 2022. Di Pulau Jawa sendiri, kelebihan pasokan listrik disebabkan permintaan listrik pada tahun lalu hanya di kisaran 1,2 GW hingga 1,3 GW jauh dari yang telah disediakan.

Komisi VII DPR berharap setiap program pemerintah dapat mendukung langkah transisi energi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Eddy mengingatkan, langkah transisi energi yang merupakan agenda dunia harus mendapat dukungan dari semua pihak.

“Semakin banyak kebijakan yang mendukung energi terbarukan, termasuk mengoptimalisasi target penyediaan pasokan listrik, kita harapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim," pungkasnya.