Jokowi Mau Bangun Lagi 6 Bandara, Nasib yang Sudah Ada Bagaimana?
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun 6 bandara baru di 2022. Informasi tersebut diketahui setelah adanya anggaran infrastruktur Rp 384,8 triliun yang salah satunya untuk bandara.
Namun, perlu diingat tidak semua pembangunan bandara langsung bernasib baik alias menguntungkan. Apalagi, di tengah pandemi COVID-19 yang membuat penerbangan dibatasi.
Berikut ini selengkapnya mengenai hal tersebut:
Anggaran Infrastruktur 2022 Rp 384,8 T: Untuk Jalan Tol hingga Bangun 6 Bandara
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 384,8 triliun untuk infrastruktur di 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa sektor termasuk bandara yang masuk di konektivitas dan mobilitas.
"Ada untuk dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan, Senin (16/8).
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan anggaran infrastruktur juga akan dialokasikan untuk pembangunan jalan baru, irigasi, bandara baru, hingga pembangunan BTS di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).
Nasib Bandara Kertajati, Mati Suri Selama Pandemi
Bandara Kertajati hingga kini masih sepi. Bahkan, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) mengungkapkan informasi pada Desember 2020 bahwa tidak ada penerbangan sama sekali selama pandemi.
Direktur Utama BIJB, Salahudin Rafi, mengungkapkan pada tahun 2019 lalu bandara masih mengoperasikan 22 penerbangan per hari.
"Satu pun belum ada yang operasional karena penumpang belum bangkit. Untuk saat ini hanya parkir pesawat," jelasnya kepada kumparan, Jumat (11/12).
Salahudin melanjutkan, saat ini perusahaan terus mempersiapkan pengembangan bandara. Salah satunya untuk kegiatan kargo, pembangunan hotel, hingga embarkasi haji.
Akibat Sepi Penumpang, Bandara Kertajati Buka Fasilitas Bengkel Pesawat
Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat akan dibangun di Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Keputusan itu berdasarkan arahan Presiden Jokowi setelah menggelar ratas.
Direktur Utama PT BIJB, Salahudin Rafi, mengatakan dengan adanya keputusan pemerintah pusat, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO.
Rafi memastikan, keputusan Presiden bukan mengambil alih kewenangan BIJB, namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerja sama BIJB dan GMF. Hal itu, menurutnya sebagai bagian dari kerja sama yang sudah diteken Pemprov Jawa Barat dan Garuda Indonesia pada 23 Februari 2021.
“MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan,” ujarnya.