Jokowi Mau Larang Penjualan Rokok Batangan: Didukung YLKI, Ditolak Pengusaha

Ilustrasi penjualan rokok batangan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden Jokowi berencana melarang penjualan rokok batangan atau eceran. Hal ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pro dan kontra muncul atas kebijakan ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mendukung rencana pelarangan ini. Di sisi lain, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menolak kebijakan tersebut.

YLKI Dukung Larangan Penjualan Rokok Batangan

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengapresiasi kebijakan pelarangan penjualan rokok batangan. Hal ini merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif untuk menurunkan prevalensi merokok di Indonesia khususnya di kalangan rumah tangga miskin, anak anak dan remaja.

"Larangan penjualan rokok secara ketengan ini kebijakan yang patut diapresiasi," ujar Tulus kepada kumparan, Selasa (27/12).

Menurutnya, pelarangan penjualan rokok batangan juga efektif untuk efektivitas kenaikan cukai rokok. Pasalnya, selama ini kenaikan cukai tidak efektif untuk menurunkan prevalensi dan konsumsi rokok.

"Karena rokok masih dijual secara ketengan, diobral seperti permen, sehingga harganya terjangkau," kata dia.

Selain itu, pelarangan penjualan rokok secara batangan juga sejalan dengan semangat yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam UU Cukai disebutkan bahwa barang yang menimbulkan kecanduan dan berdampak negatif terhadap penggunanya dan lingkungan, maka distribusinya dibatasi.

"Yang harus diawasi adalah praktik di lapangan seperti apa dan apa sanksinya bagi yang melanggar. Jangan sampai larangan penjualan ketengan ini menjadi macan ompong," ujarnya.

Ilustrasi penjualan rokok batangan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Gaprindo Tolak Larangan Penjualan Rokok Batangan

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi, mengaku hingga saat ini larangan penjualan rokok batangan masih belum ada. Dia dengan tegas menolak kebijakan larangan penjualan rokok batangan mulai 2023.

"Kami dari Industri Hasil Tembakau (IHT) tidak sependapat terkait larangan penjualan ketengan ini," imbuh Benny.

Menurut dia, aturan yang digagas Kementerian Kesehatan tersebut belum tentu bisa sejalan dengan tujuan pemerintah menurunkan prevalensi merokok di usia remaja. Sebab, pembelian rokok bisa dilakukan anak di bawah umur dengan patungan bersama teman.

"Padahal sesuai dengan aturan yang sama, sudah jelas dalam setiap bungkus rokok tertera tulisan dengan huruf besar Dilarang menjual atau memberi pada anak usia di bawah umur dan seterusnya," tuturnya.

Tidak hanya itu, larangan penjualan rokok batangan justru akan memaksa orang dewasa yang tadinya mengkonsumsi rokok dalam jumlah sedikit menjadi lebih banyak. Padahal, kata Benny, mereka biasanya hanya menghabiskan 2 hingga 3 batang rokok setiap harinya.

Saat ditanya dampak dari kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat, ia mengaku belum memiliki data terkait penurunan pembelian rokok. Meski begitu, Benny menilai larangan penjualan rokok batangan kian memperumit industri ini.

"Larangan penjualan batangan akan lebih merepotkan Industri Hasil Tembakau yang sudah sangat banyak dan ketat regulasinya," ungkap dia.