Jokowi Minta Bursa Karbon Tahun Ini, BEI: Beda Bentuknya dengan Bursa Saham

Direktur Pengembangan Bursa BEI Jeffrey Hendrik saat ditemui di Gedung BEI. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mempersiapkan mekanisme perdagangan bursa karbon sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan aktif di tahun 2023.

Direktur Pengembangan Bursa Jeffrey Hendrik mengatakan, bursa adalah tempat pertemuan tempat penjual dan pembeli. Penentuan pihak penjual dan pembeli sedang dalam proses diskusi dan koordinasi.

"Kemungkinan besar model bisnis tidak sama dengan bursa saham. Siapa yang menjadi supplier mungkin adalah pihak-pihak yang bisa memiliki karbon kredit," ujar Jeffrey dalam pertemuan wartawan di Monsieur Spoon Pacific Place Jakarta, Kamis (2/2).

Sedangkan pembeli di bursa karbon adalah pihak yang membutuhkan karbon kredit. Kemungkinan transaksi antara penjual dan pembeli pada bursa karbon menjadi badan usaha.

"Sampai saat ini pun seluruh dunia belum ada perorangan yang merasa memerlukan untuk beli karbon kredit," katanya.

Hasil studi bursa karbon pada beberapa negara, kata Jeffrey, yaitu belum ada satu atau dua negara yang mekanisme perdagangan karbon bisa disalin. Perdagangan tergantung dengan sumber daya pada masing-masing.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Iman Rachman menuturkan perdagangan karbon akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan BEI akan menjalankan fungsi sebagai bursa karbon.

"Proses bursa sudah siap, kita menunggu arahan," tutur Iman.

Jokowi Minta Bursa Karbon Tahun Ini

Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional KLHK, Wahyu Marjaka menyampaikan pemerintah memastikan mekanisme perdagangan karbon, termasuk melalui bursa karbon, bisa beroperasi secepat mungkin.

"Target waktu dari pimpinan kami menjalankan amanat dari Pak Presiden adalah tahun 2023 ini. Tetapi pemahaman kami juga tidak mudah memang, harus semua infrastruktur selesai dulu, dari regulasi kita harus sudah pastikan selesai," ujarnya kepada wartawan di gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Selasa (24/1).

Wahyu menjelaskan, beberapa infrastruktur yang disiapkan KLHK seperti Sistem Registri Nasional (SRN) yang mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholder, lalu fasilitas operasional perdagangan karbon seperti rumah karbon, dan lain sebagainya.

"Kalau dikaitkan dengan statement OJK bahwa 2024 mereka mungkin menghitung bahwa itu sudah siap semuanya, kan tidak mungkin OJK menjelaskan detail planning-nya kayak apa," lanjut Wahyu.